gemanews.id-Makassar-langka Kebijakan pemerintah pusat terkait isu masuknya 500 orang TKA asal Cina di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat kritikan dari aktivis muda asal Kolaka Utara (Kolut), Akram Junaid, SH.
Akram yang juga Wakil Ketua LBH KNPI Sulsel ini mengkritik kebijakan tersebut. Ia mengatakan dengan adanya issu pemerintah pusat yang ingin memasukkan TKA Asal China ke Sultra melalui bandara Halu Oleo menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan, baik dari Forkopimda sultra maupun dalam kalangan Mahasiswa dan Pemuda.
“Hal ini didasari dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mengatakan pelarangan penerbangan skala Nasional (wilayah-wilayah tertentu di Indonesia) pada tanggal 24 april sampai 1 juni 2020. Poin yang perlu kita garis bawahi bersama bahwa kita tidak berbicara tentang buka atau tutupnya penerbangan Nasional maupun Internasional melainkan kita berbicara tentang bagimana langkah pemutusan mata rantai Covid 19 ini yang datang dari berbagai daerah seluruh indonesia maupun dari luar negeri”, tutur Akram via WA, Jumat (01/05/20).
Menurut Akram, pemerintah pusat ditengah kondisi darurat Covid-19 harusnya melihat kondisi yang dialami oleh Negara kita yang dalam kondisi darurat kesehatan, “apa lagi kita tahu bersama bahwa dalam kondisi seperti ini pemerintah kebablasan menanganinya. Pemerintah pusat harusnya fokus menangani percepatan penanganan pemutusan mata rantai Virus Covid 19”, tambahnya.
Lanjutnya, semua orang pasti khawatir dengan issu masuknya TKA ke Indonesia, khususnya masyarakat Sultra mengingat masuknya TKA (china) 500 orang yang beredar di media social hari ini.
Sekalipun mereka memiliki surat keterangan bebas covid, lanjut Akram tapi kita semua pasti khawatir dengan keberadaan TKA yang akan masuk ke Sultra.
kita sadari bahwa virus corona ini berasal dari china, lalu mengapa pemerintah masih membuka lebar bahkan menerima tenaga kerja asing di tengah maraknya peredaran covid 19. Belum lagi tenaga kerja Indonesia itu sendiri di_PHK massal yang dilakukan oleh Industri-industri di Indonesia yang disebabkan atas virus ini. Saya sebagai pemuda asal sultra merasa khawatir atas langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengizinkan 500 TKA (china) masuk ke wilayah sultra itu dan menurut saya itu suatu hal yang sangat keliru, mengapa demikian sekarang kita semua sementara fokus mengambil langkah pemutusan mata rantai covid-19 eh malah pamerintah pusat mengizinkan TKA asal china masuk ke sultra. Harusnya pemerintah pusat kosisten atas hal-hal yang telah di lakukan dalam hal ini langkah untuk memutus mata rantai covid 19 ini”, imbuhnya.
Ia berharap pemerintah lebih memikirkan nasib para buruh dan atau para pekerja swasta yang saat ini telah banyak mengalami PHK massal di berbagai wilayah karena dampak covid-19, jangan justru pemerintah pusat ingin memasukkan TKA ke wilayah sulawesi tenggara. Pemerintah fokus memikirkan untuk mengambil langkah starategis bagaimana caranya masyarakat yang di PHK ini agar bisa mendapatkan kembali pekerjaannya.
“Dalam hal ini saya sebagai pemuda asal sultra meminta kepada DPD-RI provinsi sulwesi tenggara sebagai perwakilan daerah di pusat untuk ikut andil dalam penolakan atau tidak memberikan izin kepada TKA asal china untuk masuk ke provinsi sulawesi tenggara sehingga pemutusan mata rantai covid-19 dapat berjalan efektif”, pukas Akram
