Gemanews.id,Makassar-Disaat berkonsentrasi menorehkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melaksanakan sejumlah tugas agenda program pemerintahan, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan wakilnya, dalam berbagai kebijakan dan ketegasan yang dilakukan selaku Gubernur menuai sorotan tajam dari beberapa pihak.
Berbagai sorotan atau kritikan yang ditujukan kepada Gubernur Sulsel ditanggapi oleh Atto Suharto. Aktifis IAIN Alauddin Makassat tahun 1998-2001 ini, mengatakan, kritik yang ditujukan kepada Gubernur Sulsel adalah biasa dalam pemerintahan, kita tidak bisa melarang orang melakukan kritik selama kritikan itu sifatnya membangun .
Lanjut dikatakan, tentang opini terjadinya perpecahan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel “Saya tidak melihat adanya indikasi perpecahan itu, yang saya lihat hanya ada miskomunikasi terkait tupoksi yang keliru dalam hal tugas fungsinya sebagai wakil gubernur, jadi hanya ada miskomunikasi. Terangya
Dosen Ilmu Komunikasi UIN Palu ini, menanggapi pula tentang pelantikan sejumlah pejabat oleh Wagub Andi Sudirman Sulaiman beberapa waktu lalu yang dikembalikan ketempatnya masing-masing , “saya melihat tidak ada indikasi perpecahan, itu sengaja dibatalkan karena tidak sesuai aturan, misalnya 139 aparat itu di dikembalikan ke tempatnya”.
Lanjut Atto Suharto, tentang isu perpecahan yang muncul, “saya berharap masyarakat tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan, bahwa Gubernur dan wakil gubernur itu pecah kongsi, karena menurut saya, yang ada hanya kesalahpahaman dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala daerah, itu hanya kesalahan teknis saja”.
Terkait dengan mutasi, pak gubernur pernah bilang tidak dilaksanakan kalau tidak ada persetujuan dari wakilnya, itu artinya pak gub mengharapkan tetap harus ada harmonisasi dalam pemerintahannya dan tidak menginginkan adanya perpecahan . Jadi saya berharap masyarakat tidak terpancing isu. Terang Atto.
Menanggapi tudingan yang datang dari anggota dewan “preseden buruk pemerintahan” kita lihat dulu, anggota DPRD yang tinggal dua tiga bulan lagi berakhir masa jabatannya, kemudian mengambil kesimpulan seperti itu yang kemungkinan besar lebih dari 50% anggota DPRD itu tidak kembali lagi ke DPR, karena itu pemerintahan oleh Gubernur Nurdin Andullah dan Wakilnya adalah pemerintahan yang sah dan tidak melakukan tindakan yang melanggar dan melawan hukum, olehnya itu pemerintahan ini harus kita dukung .
Penulis : Akbar Polo
Editor : Asrul
Komentar