gemanews.id,Makassar-Merespon gagasan awal Plt. Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. dr. H. Baso Bahtiar mengenai inovasi program pembanguan kesehatan di Sulawesi Selatan, FKM UPRI turut mengambil bagian dengan menawarkan konsep “Satu SKM Satu Desa” sebagai konsep yang dihasilkan dari serial diskusi dengan Kabid. Kesmas Dinkes Provinsi Sulsel, Husni Thamrin di Warkop Ardan Masogi, Kamis (29/8/2019).
Untuk memantapkan konsep “Satu SKM Satu Desa” tersebut, tim melakukan pembahasan intensif dalam menyusun konsep paper tersebut yang selanjutnya akan didiskusikan lebih luas dengan melibatkan stakeholders kesehatan lainnya di LSM YMH ini hari, Jumat 30/08/2019.
Konsep kebijakan satu SKM satu Desa diharapkan menjadi salah satu alternatif solusi dalam menjawab kompleksitas masalah kesehatan masyarakat khususnya yang dihadapi oleh masyarakat wilayah pedesaan.
Dalam pembahasan ini dipetakan beberapa konsep inti diantaranya dasar hukum pengembangan kebijakan, tujuan yang akan dicapai, strategi dan pendekatan, kerangka kerja, tugas dan fungsi SKM di desa, dukungan yang dibutuhkan, dan, peluang serta tantangannya.
Adam Badwi yang merupakan Doktor Sosiologi Kesehatan menyatakan “Keberadaan SKM di desa terasa kebutuhannya karena profesi ini akan mengawal upaya pencegahan penyakit bersumber daya masyarakat karena saat ini kelihatannya penyakit-penyakit menular dan tidak menular mengalami tren yang meningkat dimana penyakit tersebut sesungguhnya dapat dicegah secara mandiri oleh masyarakat”. Ungkapnya
Disisi lain Zainuddin yang merupakan salah seorang dosen di FKM UPRI sekaligus presidium forum informasi dan komunikasi LSM Sulsel (FIK-Ornop) mengharapkan konsep paper tersebut tetap mengusung strategi pemberdayaan masyarakat.
“Kiranya penjabaran konsep paper ini tetap mengusung strategi pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu pilar utama supaya keberadaan SKM di desa benar-benar mampu memandirikan masyarakt untuk hidup sehat,” usulnya.
Jika konsep ini dapat direalisasikan, maka akan menjadi inovasi Sulsel yang dapat direplikasikan secara nasional oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan merupakan katalisator pencapaian tujuan program nasional seperti Germas, stunting, dan PIS-PK.
Komentar