gemanews.id-Makassar-Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham meminta seluruh lurah yang ada di Makassar agar lebih transparan dalam memberikan penilaian kepada RT RW terkait dana insentif.
Pasalnya, penilaian tersebut termuat dalam Peraturan Walikota Makassar (Perwali) Nomor 3 Tahun 2016, tentang indikator Penilaian kinerja Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Ketua RW (Rukun Warga) Kota Makassar.
“Kami dengan teman-teman usulkan bahwa sebaiknya para RT RW pada saat terima insentif itu diikutkan dengan adanya rapor, sehingga disini ada transparansi, kami sebagai DPRD menggunakan hak pengawasan kami bahwa pada saat diberikan insentif, itu harus dilampirkan rapornya,” kata Ari di Gedung DPRD Kota Makassar, Jl AP Pettarani, Kamis (16/1).
“Di situ kan akan ketahuan, misalnya kalau kita memenuhi indikator, terima insentif sekian, itu fair (adil). Tapi pada saat mereka menerima insentif Rp250 ribu tanpa dikasihkan rapor, pasti akan ada like and dislike,” sambungnya
Lebih jauh, legislator dari Fraksi Partai Nasdem Kota Makassar itu menambahkan, polemik pemerintahan kerap dijadikan sebagai mesin politik, sehingga pada saat salah satu RT RW mendukung ataupun membantu salah satu pasangan calon, berimbas mendapatkan penilaian buruk.
Selain itu, kata Ari, honor yang diberikan merupakan uang daerah, sehingga apa yang menjadi kerja keras yang dilakukan guna memenuhi 9 indikator tersebut harus diberikan.
“Pada saat ada RT RW yang malas, jangan dikasih, kalau dia rajin harus dikasihlah. Jangan ada yang tidak bagus, sehingga pemberian insentif ada like and dislike, makanya pada saat Pemberian insentif itu kami harus minta ada rapornya sehingga para RT RW tidak bertanya lagi. Ada transparansi,” terangnya. (*)
