Gemanews.id.Makassar – Aktifitas pelantikan pejabat dilingkungan Pemerntah Kota Makassar menjadi sorotan tajam, pasalnya disaat vandemi virus covid-19 pemkot menyelenggarakan pelantikan pejabat. Padahal pemerintah sendiri telah menghimbau untuk tidak berkumpul atau melakukan kegiatan saat masa penanganan virus yang telah masuk dalam bencana nasional ini.
Terkait hal ini, pengamat pemerintahan, Bastian Lubis menuturkan entah apa yang ada dipikiran Pemerintah Kota Makassar. Utamanya PJ Wali Kota Iqbal Suhaeb selaku pemimpin, hingga melaksanakan mutasi di tengah Pandemi Virus Covid 19 ini. “Saya heran lihat ini pemerintah kota, masa tidak ada rasa prihatinnya sama musibah ini. Semua pimpinan di negeri sudah perintahkan untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan berkumpul, mulai Presiden, Kapolri hingga Gubernur sudah keluarkan edaran, ada apa ini sebenarnya, sama sekali tidak punya empati,” tutur Bastian dengan nada kesal.
Selain itu, kata dia, apakah dasarnya sehingga ke 24 pejabat tersebut terkesan sangat buru-buru dilantik. Apakah ada indikasi berkaitan dengan pilkada ataukah dugaan terjadinya jual beli jabatan dalam pelantikan ini.
“Kalau begini kita bisa menduga-duga, apa dasarnya pejabat ini dilantik, jadi PJ Wali Kota ini memang sangat tidak transparan dalam menata pemerintahan di Makassar,”ketus Bastian yang juga fakar Tata Keuangan Negara ini.
Olehya, ia berharap sebagai pemimpin tertinggi di Sulawesi Selatan, Gubernur, Nurdin Abdullah harus melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya. “Pak Gubernur kenapa tidak tegur ini PJ Wali Kota, kira-kira siapa perintahkan untuk melantik,” lanjutnya.
Pelantikan yang digelar secara diam-diam ini digelar pada 16.30 WITA Selasa (24/3/2020). Hal ini dibenarkan Kabag Humas Pemkot Makassar, Firman Pagarra. “Infonya begitu,” kata Firman.
Ia menambahkan adapun pelantikan pejabat ini tak lain sebatas rotasi, untuk mengisi sejumlah jabatan yang sedang kosong.
Sementara itu, Plt Kepala BPSDM Makassar, Basri Rakhman mengatakan, rotasi yang akan dilakukan jumlahnya cukup besar. “Diatas 20 orang pejabat,” kata Basri.
Adapun jabatan yang akan dirotasi dimulai dari jabatan Sekcam, Camat, hingga Kepala Bagian.(**)
