GemaNews.id, Jakarta- Puluhan Massa aksi dari DPP Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAR) NKRI melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat Perumnas Jl. D.I.Panjaitan dan Kantor kementrian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Senin (30/11/2020).
Dalam Aksi tersebut, Akbar Polo Ketua DPP Gempar NKRI, dalam orasinya meminta kepada pihak Perumnas untuk segera membayar tanah rakyat yang menurutnya dirampok oleh mafia tanah pembangunan Perum Perumnas seluas kurang lebih 110 hektar yang berlokasi di Kelurahan Taroada, kecamatan Turikale kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Akbar polo juga meminta kepada Direktur utama Dirum Perum Perumnas pusat untuk mengkaji ulang secara hukum terkait pembebasan lahan milik dari Ahli Waris Pasau bin Dio.
Adapun tanah seluas kurang lebih 11 Hektare yang telah di bebaskan oleh Perumnas Regional VII Makassar tahun 2015 adalah suatu kekeliruan besar, dimana tanah tersebut di bayar dan dibebaskan oleh bukan ahli waris sebenarnya yakni Pasau bin Dio.
“Kuat dugaan ada rekayasa permainan oleh oknum Staf Pegawai kelurahan Taroada bersama dengan H.Darussalam dan H.Hartina Rahman yang tak lain adalah adik dari Hatta Rahman, Bupati Maros saat ini”, terang Akbar Polo.
Menurut informasi yang di dapatkan soal kasus ini menjadi atensi pihak Perum Perumnas pusat, kerena baru kali ini persoalan tersebut tercium berkat gerakan aksi DPP Gempar NKRI di depan Kantor Perum Perumnas pusat dan kementrian BUMN di Jakarta (**)
