gemanews.id-Makassar-Menyikapi meningkatnya jumlah anggota DPRD Makassar dan staf yang terpapar covid 19, pimpinan DPRD Kota Makassar dan Sekretaris DPRD melakukan rapat terbatas, di ruang rapat pimpinan DPRD, Kamis (14/1).
Rapat terbatas yang dipimpin langsung Ketua DPRD Rudianto Lallo menyimpulkan, seluruh kegiatan baik kegiatan DPRD maupun sekretariat DPRD dilakukan dari rumah (work from home/WFH).
“Kebetulan belum ada agenda dari badan musyawarah, sehingga kegiatan diluar agenda bamus bisa dilakukan melalui virtual, baik aspirasi, evaluasi, maupun rapat dengar pendapat dilakukan melalui virtual saja sampai dua pekan ke depan,” kata Rudi.
Jadi intinya WFH, tidak ada istilah lockdown, nanti justru masyarakat makin marah jika ada aspirasi yang ingin disampaikan tapi kantor tutup. “Makanya kami tidak lockdown, tapi WFH,” tegas politisi berlatar lawyer ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali meminta sekretariat tidak menerima tamu, termasuk wartawan yang posting jika ingin masuk ke gedung DPRD harus memperlihatkan hasil swab atau minimal hasil rapid antigen. Jika tidak memiliki hasil swab atau rapid antigen cukup wawancara virtual saja.
“Ini semua demi keamanan dan kenyamanan kita semua. Semua harus steril, termasuk gedung disterilkan,” tegas ARA.
Menyambut saran ARA, Sekretaris DPRD Makassar Andi Bukti Jufri segera menindaklanjuti. Meminta satgas covid kembali melakukan penyemprotan disinfektan dalam waktu dekat. Begitupula dengan tamu, pihaknya tidak menerima tamu sampai tanggal 25 Januari, termasuk rekan media yang posting minimal memiliki hasil swab atau rapid antigen.
Ketua Komisi A Abdul Wahab Tahir menbahkan, pertimbangan komisi D untuk meberlakulan WFH dua pekan karena jumlah anggota komisi D paling banyak yang terkonfirmasi positif sehingga itu menjadi pertimbangan jangan sampai Komisi D menjadi episentrum penyebaran.
Semua unsur pimpinan sepakat dan senada untuk memberlakukan WFH dua pekan.
Selain Ketua Rudianto Lallo, hadir Wakil Ketua Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile dan Andi Nurhaldin NH. Turut Ketua Komisi A Abdul Wahab Tahir, Ketua Komisi B William Laurin, Komisi C Abdi Asmara, serta Mario David turut hadir menyampaikan pendapat.(**)
