gemanews.id-Makassar-Menkumham Yasonna Laoly akhirnya mengumumkan keputusan atas pengajuan SK Kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.
Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Kemenkumham menolak mengesahkan Surat Kepengurusan (SK) hasil KLB Deli Serdang itu.
“Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat ketua DPC dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret ditolak,” kata Menkumham Yasonna Laoly, dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/3).
Yasonna menjelaskan, dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan sempat mengirim surat tanggal 19 Maret yang intinya meminta melengkapi kelengkapan dokumen.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle di Hubungi Via Whatsappnya oleh Gemanews.id,Rabu 30/3/2021,
Usai ditolak,” Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly,ini bukti Bahwa pemerintah tetap menganggap kepengurusan Demokrat dibawah kendali Ketua Dewan kehormatan tertinggi partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
“Terjawab Sudah Kepengurusan Partai Demokrat Versi Kogres luar Biasa (KLB) Deli Serdang Sumatra Utara Ketua Umum Demokrat Jendral (Purn) TNI Moeldoko Abal-Abal Usai ditolak,” Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly Versi Ketua Demokrat Jendral (Purn) TNI Moeldoko ungkap Selle
Ketua Bappilu DPD Demokrat Sulsel Menambahkan Bukti Bahwa partai Demokrat Yang Sah Adalah di tangan Mayor ( Purn)TNI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Usai ditolak,” Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly(**)
