gemanews.id-Maros, -Peran broker lahan diduga kuat ikut serta dan mengambil keuntungan dalam pembebasan lahan tanah atas pembangunan Perum Perumnas yang akan dibangun Desa Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan luas tanah 101 hektare
Dari hasil penelusuran Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (Gempar) NKRI, Hazairin.SH menyebutkan bahwa lantaran broker sehingga Sampai hari ini tanah tersebut tidak bisa terbangun Perum Perumnas.
“Ada indikasi bau korupsi dalam pembebasan lahan tersebut sehingga aparat penegak hukum di Maros Tidak berani menyentuh kasus ini. Kata Hazairin. SH
Lanjut bahwa dari hasil konfirmasi penyidik Kejaksaan, diketahui sejak tahun 2015, lalu pembebasan lahan telah dilakukan bertahap dan sudah ada 107 bidang tanah yang terbayar dengan total Rp128 miliar dari Pagu anggaran senilai Rp168 miliar.
“Adapun lokasi tanah yang diklaim berdasarkan pemecahan sertifikat SHM No.531 Pattuada e ( REF, SHM No.0252 / Taroade, yang terletak di Kampung Baniaga Desa Pettuadae, sekarang Kelurahan Taroadae, Kecamatan Turikale, dengan dasar kepemilikan yang diperkuat surat pernyataan atas Warka lahan yang menyebutkan kalau Pasaung bin Dio adalah pemilik lahan 165 hektar di Turikale.” Kata Hazairin
Atas perkara tersebut secara lembaga DPP Gempar NKRI menerima kuasa dalam mendampingi, ahli waris yaitu,H. Laune Pasau Bin Dio dengan alasan bahwa kliennya belum pernah menerima dana pembebasan lahan tersebut.
Menurut sekjen DPP Gempar NKRI yang menguraikan, penyelidikan atas kasus tersebut sudah berjalan lama namun belum ada kejelasan soal progres penanganan perkara dimana pihak penyidik tidak berani menyeret semua oknum pejabat Negara yang diduga sengaja menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini.
“Para aktor mafia tanah ini telah menggunakan uang anggaran Negara dengan dalih melakukan pembayaran tanah namun bukan pada pemilik lahan yang sesungguhnya” Kata sekjen DPP Gempar NKRI
Bahkan rencana untuk mengusut dan membongkar kasus ini DPP Gempar NKRI bersiap ke Jakarta melakukan aksi di depan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri dan menyorot siapa saja aktor mafia tanah pembagunan perumahan perum perumnas Maros. (*/)
