gemanews.id-MAROS, – Dugaan adanya permainan anggaran 1 Milyar lebih dana APBD Kabupaten maros tahun 2020 atas proyek rehab jembatan Pangembang yang menghubungkan desa Pucak dan Tompobulu Kabupaten Maros serta tak adanya transparansi dari pihak PU Maros, Gempar NKRI minta DPRD Maros gelar RDP.
Hal tersebut di ungkapkan Sekertaris DPP Gempar NKRI Haizirin. SH, lantaran melihat perkembangan dilapangan pembangunan mulai kembali di kejakan dua hari ini
Meski terdengar hembusan issu isssu dari kepala dinas PU Maros bahwa proyek yang dikerjakan oleh CV. Mulya Jaya Persada telah diputus kontraknya namun belum ada tanda yang bisa membuktikan.
“Melalui politisi Hanura Arman telah melakukan pemanggilan kepada instansi terkait yang mengatakan bahwa proyek tersebut telah putus kontrak namun jawaban dari pemberi tender tanpa bukti yang jelas sehingga kami akan melakukan persuratan kepada ketua DPRD Maros untuk menggelar RDP” Tandas Haizirin. SH.
Lanjut permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut kami tempuh lantaran pihak terkait sama sekali tak ada transparansi ke publik, padahal melalui papan bicara proyek tersebut tuntas pada akhir 2020.
Hal lain menurut Sekertaris DPP Gempar NKRI bahwa jika kontrak kerja tersebut telah diputus, tentu tak terlihat lagi aktivitas padahal kami punya bukti bahwa proyek tersebut dikerjakan sembunyi sembunyi di awal awal tahun in sampai hari ini tahun 2021.
Kami sebagai kontrol sosial merasa terpanggil dengan kepentingan umum, apalagi proyek tersebut menggunakan anggaran APBD Maros 2020 yang melihat dari kacamata pembangunan jembatan tersebut bahkan bisa membahayakan masyarakat yang melaluinya.
“Besar harapan kepada DPRD Maros dapat memfasilitasi permohonan RDP yang kami ajukan dengan tujuan adanya transparansi yang berlaku”. Kata Haizirin. SH.
Besok surat RDP telah akan kami masukkan ke DPRD Maros untuk menunggu jawaban tindak lanjut.(**)
