Gemanews.id-Makassar-Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar Ismail Haji ali Angkat bicara,terkait beredarnya berita tentang temuan BPK Tahun 2020 yang dianggap bermasalah.
Ismail Hajiali menjelaskan bahwa berita tersebut segaja di besar-besarkan Supaya kami selaku kadis kominfo makassar diganti. kami secara pribadi sudah pernah dikonfirmasi ke awak media yang lebih awal memberitakan hal tersebut
“Walaupun saat kami konfirmasi dengan awak media yang hadir saat itu. saya katakan kepada Awak media kenapa sebelum diberitakan harusnya di konfirmasi dulu ke saya terkait berita tersebut sebelum di naikan supaya berita tersebut berimbang ungkapnya
Terkait dengan pemberitaan
tersebut yang dikaitkan dengan dirinya pengadaan cctv sebanyak 21 unit yang tidak sesuai dengan spesifikasi, saya tegaskan bahwa tidak ada belanja modal pengadaan cctv tahun 2020, yang ada belanja jasa penyediaan internet untuk cctv yang tersebar dalam kota sebanyak 175 unit. Ungkap ismail
Karena rasa penasaran terhadap pemberitaan tersebut, saya buka dan baca arsip dokumen pemeriksan BPK Tahun 2020 barulah saya ketahui bahwa yang diberitakan adalah catatan dokumen pemeriksaan BPK yang salah satu pertanyaan BPK tentang 21 cctv yang tidak sesuai kondisi lapangan terkait penyediaan internetnya, namun hal ini sudah di klarifikasi atau dijawab oleh kepala dinas kominfo Makassar.Dari pemeriksaan tersebut BPK merekomendasikan antara lain merencanakan belanja sewa jaringan dengan menyesuaikan kesiapan infrastruktur cctv yang tersedia.
Lanjut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail Hajiali menyampaikan bahwa sudah lazim kalau pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya kadang ada rekomendasi untuk perbaikan apakah itu aspek pengelolaan keuangan daerah atau aspek kerugian yang harus di selesaikan sekiranya ada temuan hingga batas waktu 60 hari tandasnya(**)
