gemanews.id-Pinrang-Pembelian mobil dinas pelayanan kesehatan Desa se-kabupaten Pinrang yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Pinrang merupakan kebijakan yang tidak tepat.
seperti yang ditegaskan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang ( PP KPMP) Muhammad Amir menegaskan bahwa, di masa pandemi Covid-19 saat ini semestinya peruntukan anggaran Desa yang produktif.
“Saya meyakini bahwa peruntukan pengadaan mobil Operasional pelayanan di desa inipun tidak lahir dari hasil Musrenbang” tegas Amir nama sapaannya keawak media, Sabtu (14/08/2021)
ia menambahkan bahwa, Dengan adanya pembelian mobil dinas baru di desa, dianggap belum penting di masa pandemi Covid-19
Harusnya Kepala Desa Bijak, tidak melakukan belanja yang sifatnya tidak penting, mestinya belanja disektor yang diperuntukkan untuk masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial.
“Jangan di saat masyarakat lagi kesusahan, Kepala Desa menikmati mobil baru. Jadi, kita berharap ada evaluasi efektivitas anggaran yang memfokuskan ke aspek sosial, ekonomi dan kesehatan,” sebut Amir
lanjut, Juga Seharusnya, BPD yang memiliki hak politik anggaran harus mampu mengawasi pembelian mobil Operasional pelayanan baru desa. Karena, di masa pandemi Covid-19 ini dianggap masih belum penting, dibandingkan dengan pembelanjaan di sektor lain, ditambah lagi dipastikan dialokasikan juga biaya operasional dan pemeliharaan mobil tersebut, itu akan menjadi beban ADD.
Kemudian yang lucunya lagi ada salah satu desa, Yakni Desa Kariango, kecamatan Lembang, juga ikut serta dalam pengadaan mobil pelayanan Desa, padahal Desa tersebut belum bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, seharusnya pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan.
“Dengan pengadaan seperti ini, berarti ada indikasi permainan dari dinas Pemerintah Desa atau bahkan camat dalam pengadaan kendaraan operasional tersebut di mayoritas Desa kabupaten Pinrang, coba kita bayangkan berapa cashback yang diperoleh oleh pelaksana pengadaan mobil tersebut. Dalam pengadaan seperti itu pasti ada cashbacknya, ini pertanyaan apakah cashback kembali ke Desa atau diambil oleh oknum tertentu” tandas Sekjend KPMP
Disebutkannya, pembelian kendaraan pelayanan desa itu masing-masing Desa menghabiskan anggaran yang besar Namun, secara nominal belum jelas karena setiap desa berbeda-beda tipe jenis mobil yang dibeli.(**)
