Gemanews.id-Makassar-Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi selatan, Kamis 13/01/2022.
Aksi dimulai pada pukul 13.45 wita tersebut yang di ikuti oleh berbagai organisasi yaitu AGRA Sulsel, FMN Makassar, Pembaru Sulsel, Seruni Sulsel, Garis, Perkara Makassar, BEM FEB UNM dan Walhi Sulsel.
Aksi unjuk rasa digelar untuk merespon dan meminta sikap pihak DPRD Provinsi Sulsel terkait Terancam digusur Oleh pemerintah kabupaten Bulukumba terhadap puluhan rumah warga yang berada di kawasan Pantai Merpati, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
Koordinator aksi, Al Iqbal menyampaikan bahwa rencana penggusuran ini tidak dibarengi dengan persiapan relokasi terhadap puluhan rumah terdampak yang ditinggali oleh ratusan warga, sehingga apabila tetap dilaksanakan maka akan mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.
“Rencana penggusuran ini tidak dibarengi dengan relokasi terhadap warga penghuni pantai merpati, sehingga apabila tetap dilaksanakan maka artinya pemerintah daerah telah mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan tempat tinggal layak,” sebut Iqbal.
anggota DPRD Provinsi Sulsel Andi Muktar Mapatoba dari Dapil 5 (Bulukumba-Sinjai) yang menemui massa aksi menyampaikan bahwa pihaknya akan bersama-sama memperjuangkan hak masyarakat, termasuk yang saat ini dialami oleh warga pantai Merpati, Bulukumba.
“Kita akan perjuangkan sama-sama membela kepentingan rakyat. Nanti setelah ini saya akan telepon ke wakil bupati atau bupati untuk menanyakan bagaimana menyikapi hal ini,” ungkapnya.
“Dan malam Sabtu saya akan ke Sinjai, paginya ke Bulukumba untuk menyampaikan hal ini ke bupati dan wakli bupati agar bagaimana hal ini tidak mengorbankan hak rakyat,” tambahnya.
Sebelum dialog berakhir, Andi Muktar menyampaikan ketidak sepakatannya tentang upaya penggusuran tersebut ketika kejelasan relokasi masyarakat pesisir pantai merpati tidak ada.
“Salah memang itu kalau disuruh pindah baru tidak jelas mau pindah kemana. Masyarakat juga Cuma itu tempat tinggalnya. Seharusnya di perjelas dulu akan di pindahkan kemana mereka, bukan suruh pindah saja.” Tegasnya.
Informasi mengenai rencana penggusuran ini didapatkan oleh warga melalui surat perintah pengosongan yang diterbitkan oleh Camat Ujungbulu kepada warga pantai Merpati terhitung sejak 04 Januari 2022 hingga 15 Januari 2022.
Namun warga bersikukuh untuk bertahan sebab tidak adanya kepastian akan direlokasi apabila hal ini dipaksakan.
Untuk itu, bersamaan dengan unjuk rasa yang digelar massa FPR di Makassar, warga pantai Merpati yang bergabung dalam Serikat Nelayan Bulukumba – FPR Bulukumba juga menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini di depan kantor Bupati Bulukumba untuk menyampaikan penolakan atas rencana penggusuran oleh pemda Bulukumba tersebut.
Namun informasi yang disampaikan oleh humas FPR Bulukumba Ahmad Yahya, pihak pemda Bulukumba tidak dapat memberikan jaminan mengenai permintaan relokasi.
Pemerintah hanya dapat memfasilitasi kendaraan untuk mengangkut barang-barang warga yang akan tergusur nantinya.
Selain itu, kabarnya PLN Bulukumba juga sudah mulai melakukan pemutusan aliran listrik tanpa komunikasi dengan pemilik rumah di beberapa rumah yang terancam tergusur. Pihak PLN berdalih jika mereka mendapat instruksi langsung dari pihak camat Ujung Bulu.(**)
