oleh

DPP Gempar Nkri: Diduga Kejari Maros Tak Punya Nyali, Usut Dugaan Korupsi Salah Bayar Pembebasan Lahan 101 Hektar Perumnas Maros

Gemanews.id-Maros-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gempar NKRI mendesak tim penyelidik Kejakaaan Negeri Maros, untuk segera mengekspose dan menetapkan Tersangka kasus dugaan mark up serta salah bayar pembebasan lahan seluas 101 hektar di Desa Pettuadae Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros oleh Perum Perumnas.berapa tahun lalu sudah lama di Lidik

Ketua DPP Gempar NKRI, Akbar Polo kepada wartawan meminta, Kejakaaan Negeri Maros untuk segera meningkatkan penanganan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan kasus Pembebasan Lahan Perumnas maros

“Kami minta jaksa mengekspose kasus ini dan segera menetapkan tersangka,” tegas Akbar Polo.

Lebih jauh Akbar menguraikan, dari hasil investigasi yang dilakukan ditemukan sejumlah kejanggalan. Dimana seorang ahli waris Pasaung Bin Dio, bernama H.Laune mengaku belum menerima dana pembebasan lahan tersebut. Lokasi tanah yang diklaim berdasarkan pemecahan sertifikat SHM No.531 Pattuada e ( REF, SHM No.0252 / Taroade, terletak di Kampung Baniaga Desa Pettuadae, sekarang Kelurahan Taroadae, Kecamatan Turikale.

Sejak tahun 2015, pembayaran pembebasan lahan dilakukan bertahap. Dan dari hasil konfirmasi ke penyidik, kata Akbar, diketahui sudah ada 107 bidang tanah yang terbayar dengan total Rp128 miliar dari Pagu anggaran senilai Rp168 miliar.

“Sebagai kuasa ahli waris, kami mempertanyakan siapa saja yang menerima ganti rugi. Apa alas hak mereka dan berapa harga permeter yang dibebaskan. Apakah harga pembebasan sesuai diterima oleh warga atau kah ada yang mengalir ke orang lain. Tugas jaksa membongkar kasus ini,” tegas Akbar Polo.

Akbar Polo meminta, penyidik harus berani menyeret semua oknum pejabat negara yang diduga menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini.

DPP Gempar NKRI,kata Akbar Polo dkk, yang mendampingi Ahli Waris H.Laune, berjanji akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Dia bahkan akan berangkat ke Jakarta untuk menemui anggota Komisi III DPR RI.Dan Akan Melakukan Aksi ke KPK Dan Kejagung

“Kami akan meminta agar kasus ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III dengan Jaksa Agung,” tandas Akbar.

tahun 2020 , Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Maros sebelumnya sudah menyatakan sementara penyelidikan, saat dikonfirmasi,dan membenarkan kalau pihaknya sedang melakukan penyelidikan tertutup terkait masalah tersebut tapi sampai sekarang pihak Kejari Maros belum ada menetapkan tersangka ada apa

Sudah berapa tahun lamanya kasus dugaan korupsi pembebasan lahan perumnas salah bayar yang di Lidik oleh Kejari Maros sampai tahun 2022,belum satu pun tersangka yang di tetapkan,atau diduga mungkin Sudah masuk angin penyidik mengusut kasus tersebut ungkap Akbar polo

Lanjut Akba polo, Tahun 2022 pihak Perumnas berani memasang Papan Bicara.kerna di duga pihak pihak Kejari Maros tak punya nyali membongkar kasus dugaan korupsi pembebasan lahan salah bayar pembagunan perumnas maros, yang terletak Desa Pettuadae Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros(**)