oleh

Pekerjaan Proyek Betonisasi di Kota Makassar Tidak Sesuai Campuran, Aktivis Anti Corruption Committe Sulawesi Angkat Bicara

Gemanews.id-Makassar– Aktivis Anti Corruption Committe Sulawesi mempertanyakan pengawasan oleh Dinas PUPR Kota Makassar perihal proyek beton 2022 yang diduga tidak sesuai spesifikasi.

Apalagi kondisi pekerjaan betonisasi tidak sesuai campuran nya sehingga kondisi Pekerjaan menjadi retak-retak dari hasil pekerjaan di Lapangan.

Menurut Peneliti Hukum ACC Sulawesi, Ali Asrawi Ramadhan, proyek yang tidak sesuai dengan spesifikasi itu yang pertama mesti dilihat adalah kontraknya. Apakah ada pelanggaran kontrak?.

“Kemudian lihat dan tagih penyedia jasa konsultan dan pengawas, dimana soal pengawasannya terhadap proyek. Kenapa hal semacam ini tidak dideteksi sedini mungkin,”tegas Ali Asrawi Ramadhan, Selasa (8/11/2022).

Dia melanjutkan, salah satu paket beton milik PUPR Makassar yang diduga retak-retak bahwa kalau benar apa yang dikerjakan oleh kontraktor tidak sesuai dengan isi dalam kontrak, maka bisa diminta ganti rugi atas kerugian yang timbul. Selain itu, langkah pidana dapat dilakakukan jika ternyata adanya niat dengan sengaja melakukan hal hal yang menimbulkan kerugian negara dan menguntungkan pihak tertentu.

Diketahui, pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut ada dua titik retak di Kompelks Hartaco Permai Jalan Perintis Kemerdekaan. Selain itu, tinggi ketebalan beton rata-rata 25 centimeter. Bahkan dasar pengecoran yang seharusnya 7 centimeter,  hanya 3-5 centimeter saja. Padahal proyek konstruksi tersebut setidaknya memiliki standar yang memenuhi pada RTA (Registered Technical Analyst).

Untuk item pekerjaan betonisasi, tahun ini total pagu nya Rp. 66.771.604.008, sedang

Kegiatan beton yang berkontrak Rp. 57.256.684.008.

“Dimana mana kan instansi terkait, macam kuasa pengguna anggaran itu kan jelas punya tanggung jawab. Makanya mau dilihat kontraknya. Biasanya kontrak itu dibayarkan tidak keseluruhan tapi berdasarkan progres pekerjaan yang telah dilakukan. Kalo pekerjaan demikian, kenapa tidak ada interupsi dari kpa, jangan malah dibayar terus,”ujar Ali Asrawi.

Kepala Dinas PUPR Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, dikonfirmasi sebelumnya menuturkan pihaknya segera berkoordinasi bersama Kabid Jalan karena teknis ada di bidangnya.

“Terima kasih banyak karena sudah membantu dinas PU dalam pengawasan paket betonisasi,”ujar Zuhaelsi Zubir.

Sementara itu, Kepala Bidang Jalan & Jembatan Dinas PUPR Makassar, Noorhaq Alamsyah menegaskan perihal item pengerjaan benton dan aspal sudah dilakukan secara jelas mulai persiapan, pengadaan dan pelaksanaannya.

“Tidak ada yg ditutup tutupi, zaman sdh berubah. Saatnya kita buka selebar lebarnya informasi ke masyarakat,”ungkap Noorhaq Alamsyah saat dikonfirmasi gemanew.id   (**)