Gemanews.id, Makassar – Ketua Umum DPP Gempar NKRI, Askari, kembali mengangkat isu nasib para honorer yang menjadi korban kebijakan Walikota Non Aktif terkait Persoalan “Honorer Korban Laskar Pelangi” Pemkot Makassar pada tahun 2022,
Dimana mereka para korban Honorer Laskar Pelangi merasa telah dizalimi oleh Wali Kota Makassar non-aktif, Danny Pomanto.yang juga calon gubernur Sulawesi Selatan
Askari meminta agar Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, segera turun tangan membantu menyelesaikan permasalahan ini.
Menurutnya, sekitar ribuan orang honorer yang terkena dampak kebijakan tersebut kini kehilangan pekerjaan, bahkan beberapa dari mereka mengalami masalah pribadi seperti ditinggalkan oleh keluarga.
“Kami berharap bapak PJ Gubernur Sulsel dan PJs Wali Kota Makassar bisa membantu dan mencarikan solusi bagi teman-teman honorer yang telah dizalimi oleh Wali Kota non-aktif, Danny Pomanto,” ujar Askari.
Dia juga menyatakan harapannya agar para korban dapat diakomodasi sebagai calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Pemkot Makassar.
Lebih lanjut, Askari menegaskan bahwa jika nama-nama para honorer korban Laskar Pelangi tidak terdaftar sebagai calon PPPK hingga batas waktu 20 Oktober 2024,
Pihaknya juga tidak akan segan-segan mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk menggalang dukungan publik dengan mengajak masyarakat untuk tidak mendukung Danny Pomanto dalam pemilihan Gubernur Sulawesi selatan,termasuk akan memasang spanduk tutup Askari(**)