Gemanews.id-Makassar — Puluhan honorer korban program “Laskar Pelangi” Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali angkat suara. Mereka mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham untuk membatalkan kelulusan dua anak mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, Akhmad Namsum, dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dua anak Akhmad Namsum tersebut diketahui lolos dalam seleksi PPPK tahap pertama dan kedua. Salah satunya bahkan diketahui sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 9 untuk daerah pemilihan Makassar, Rappocini, dan Ujung Pandang pada Pemilu 2024 lalu.
Menurut pernyataan Murny, salah satu honorer yang menjadi korban “Laskar Pelangi”, mereka menilai proses kelulusan tersebut sarat kepentingan dan penuh indikasi penyalahgunaan wewenang. “Kalau tidak ada tindakan dari wali kota dan wakil wali kota, kami para korban honorer akan melakukan aksi di depan kantor Wali Kota Makassar, kantor BKN pusat, dan Menpan RB,” tegas Murni saat ditemui awak media.
Murni juga menyampaikan bahwa dirinya dan puluhan korban lainnya telah mengikuti seleksi PPPK tahap kedua atas dukungan Ketua DPD PJI Sulawesi Selatan, Akbar Polo. Hasilnya, sekitar 35 honorer yang selama ini merasa terzolimi akhirnya dinyatakan lolos dalam pengumuman R4.
Namun demikian, dugaan kecurangan masa lalu yang melibatkan mantan Kepala BKPSDMD Makassar, Akhmad Namsum, masih menjadi ganjalan besar bagi para honorer. Mereka menuding Akhmad Namsum telah menyalahgunakan jabatannya demi meloloskan anak-anaknya dalam proses seleksi.
“Permainan yang dilakukan oleh Akhmad Namsum harus dibongkar. Ini jelas-jelas ada dugaan kolusi, penyalahgunaan wewenang, dan pembohongan publik. Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan tinggi Sulsel dan Kejari Makassar harus turun tangan,” kata Murny.
Para honorer berharap keadilan ditegakkan dan reformasi birokrasi tidak hanya menjadi jargon. Mereka meminta agar semua proses seleksi yang dinilai tidak transparan ditinjau ulang dan segala bentuk nepotisme dihapus dari lingkungan Pemkot Makassar. Jika tidak, gelombang aksi unjuk rasa akan menjadi pilihan terakhir.(**)