Gemanews.id-MAKASSAR – Gelombang dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguat di Kota Makassar menyusul serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah oknum aparat Bea Cukai, pajak, hingga oknum hakim di wilayah Depok.
Dukungan tersebut disertai harapan agar langkah tegas KPK tidak berhenti di wilayah tertentu, melainkan juga menyentuh Sulawesi Selatan, yang belakangan ramai diperbincangkan terkait dugaan praktik korupsi.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan, Rizal Rahman, menyatakan bahwa publik memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK secara profesional dan tanpa pandang bulu.
“OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026 menunjukkan adanya komitmen serius dalam membersihkan institusi negara dari praktik korupsi.
Sejumlah Masyarakat Sulawesi Selatan tentu bertanya, kapan dugaan korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan juga ditindak secara tegas,” ujar Rizal Rahman kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).
Menurut Rizal, dalam beberapa hari terakhir, isu dugaan korupsi di Makassar yang telah di laporkan ke KPK menjadi topik pembicaraan luas di tengah masyarakat, mulai dari ruang publik hingga warung kopi.
Bahkan, ia menyebut sejumlah dugaan tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh masyarakat ke KPK.
“Kami mendorong KPK untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk
Jangan sampai laporan masyarakat hanya berhenti di meja administrasi tanpa kejelasan ungkap Rizal Rahman.
Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan,” tegasnya.
Rizal menambahkan, masyarakat Sulawesi Selatan berharap KPK segera melakukan pendalaman terhadap setiap laporan yang diterima.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka KPK diminta tidak ragu mengambil langkah hukum sesuai ketentuan, termasuk melakukan OTT di wilayah Sulsel.
“Kepercayaan publik terhadap KPK harus dijaga. Masyarakat Sulawesi Selatan menunggu sikap tegas KPK dalam menindaklanjuti laporan warga yang sempat beredar luas dalam bentuk video dan informasi di grup-grup WhatsApp,” katanya.
Ia menekankan bahwa dorongan tersebut bukan bentuk tudingan terhadap pihak tertentu, melainkan aspirasi publik agar proses hukum berjalan objektif dan profesional sesuai dengan asas praduga tak bersalah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan laporan dugaan korupsi di Sulawesi Selatan yang informasinya sempat viral di media sosial dan grup percakapan daring.
Publik Sulawesi Selatan kini menanti langkah konkret lembaga antirasuah dalam memastikan setiap laporan masyarakat diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.(**)