Gemanews.id-Makassar — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam organisasi Public Research Institute (PRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sabtu (4/7/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat angkutan apung bermotor berupa dua kapal Phinisi pariwisata yang diberi nama ADAMA’ dan TUNGGUMA’, yang dibangun di Anjungan Pantai Losari pada masa pemerintahan Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto.
Dalam orasinya, massa menilai proyek tersebut sarat kejanggalan, mulai dari pelaksanaan hingga penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Mereka mendesak agar pihak terkait segera melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh atas proyek tersebut.
Beberapa jam setelah aksi dimulai, perwakilan Dinas Pariwisata Kota Makassar akhirnya menemui para demonstran. Dalam pernyataannya, pihak dinas menyebut bahwa pekerjaan proyek kapal telah dilaksanakan dan saat ini tengah dalam tahap audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka juga menyebut proyek tersebut turut diawasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel sejak awal pelaksanaan.
Tidak puas dengan penjelasan tersebut, para demonstran kemudian melanjutkan aksinya di Kantor Kejati Sulsel dan sekaligus melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Meminta Wali Kota Makassar untuk mencopot Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar saat ini, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo dan diduga mengetahui secara detail proyek kapal tersebut.
2. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait proyek tersebut.
3. Meminta agar Kejati memeriksa Kepala Dinas Pariwisata, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta CV. Andrian Muda Mandiri selaku pelaksana proyek.
Jenderal Lapangan aksi, Andi Arga Arunanta, dalam keterangannya menyebut bahwa berdasarkan hasil investigasi yang mereka lakukan, ditemukan indikasi penggunaan material jenis kayu yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal ini, kata dia, menjadi dasar kuat dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
“Kami menduga kuat ada unsur mark-up dan pengadaan fiktif material. Proyek ini harus diusut tuntas karena menyangkut uang rakyat,” tegas Andi Arga.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Para aktivis PRI menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan pelaku korupsi benar-benar diberi sanksi hukum.(*).