Gemanews.id-Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menindaklanjuti laporan Laskar Merah Putih (LMP) Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam program pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp18 miliar oleh Pemerintah Kota Makassar.
Ketua LMP Sulsel, Taufik Hidayat, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Sabtu (18/10/2025), membenarkan bahwa pihaknya telah memenuhi panggilan resmi dari KPK untuk melengkapi berkas serta data pendukung laporan.
“Hari ini kami menghadiri panggilan KPK untuk melengkapi berkas dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah di Kota Makassar. Kami ingin memastikan proses ini berjalan transparan dan tidak berhenti di tengah jalan,” ujar Taufik Hidayat kepadas media
Ia menambahkan, ini merupakan panggilan ketiga kalinya dari KPK kepada pihak LMP Sulsel dalam rangka penyempurnaan dokumen laporan dugaan korupsi tersebut.
Menurut Taufik, laporan yang dilayangkan ke KPK merupakan bentuk komitmen moral LMP Sulsel untuk mengawal penggunaan uang rakyat agar tidak diselewengkan atas nama program sosial.
“Kami sudah cukup sabar melihat laporan di daerah tak kunjung jelas. Maka kami naikkan ke KPK. Kini kami jawab dengan tindakan nyata,” tegasnya.
Kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis ini sebelumnya juga telah dilaporkan ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung oleh jaringan LMP lainnya. Namun, laporan tersebut dinilai mandek di tingkat daerah.
Kini, langkah KPK dalam menindaklanjuti laporan LMP Sulsel disebut menjadi angin segar bagi publik yang menaruh harapan besar pada penegakan hukum yang tegas dan transparan.
Taufik Hidayat juga menyerukan agar Presiden RI turut turun tangan dalam memastikan tidak ada tebang pilih dalam proses hukum kasus ini.
“Kami harap Presiden menindaklanjuti persoalan ini. Jangan ada yang kebal hukum. Rakyat sudah terlalu sering jadi korban kebijakan yang tidak bersih,” ujarnya menegaskan.
LMP Sulsel berharap, penyelidikan yang kini bergulir di KPK dapat membuka terang dugaan penyimpangan dalam proyek seragam sekolah gratis yang menggunakan dana puluhan miliar tersebut, agar ke depan program bantuan masyarakat tidak lagi menjadi ladang korupsi.(**)