oleh

Ketua Format: Bawaslu Tana Toraja Segera Proses Paslon yang Diduga Mempolitisasi Bantuan PKH

Ket.Gambar .Pengurus Harian Forum Mahasiswa Toraja (FORMAT)

GemaNews.id, Makassar- Beredarnya Video yang berdurasi 2 menit 8 detik dimana dalam video itu menunjukkan adanya dugaan intervensi dan intimidasi warga untuk memilih salah satu paslon calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pilkada serentak 9 Desember mendatang, dengan menunggangi dan mempolitisasi bantuan PKH di
kabupaten tana toraja.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial sangat jelas seorang ibu diduga mengarahkan penerima bantuan PKH dengan menegaskan bahwa kalau setuju nomor calon tertentu, maka tanda tangani seperti yang disebutkan dalam rekaman video tersebut, jelas Heriadi Ketua Umum Forum Mahasiswa Toraja (FORMAT) dalam Pers Rilisnya, Sabtu (14/11/2020).

“Jika rekaman dalam video itu benar maka ini adalah pelanggaran pilkada serius dan Bawaslu harus segera
memproses paslon yang di duga mempolitisasi bantuan PKH,” ungkap Heri.

“Kami dari Forum Mahasiswa Toraja mendesak kepada bawaslu Kab. Tana Toraja untuk segera menindak lanjuti dugaan pelanggaran pilkada tersebut. Para pelaku yang ada kaitannya dengan rekaman video yang tersebar di media sosial tersebut dan mempercepat proses seluruh laporan-laporan masyarakat yang sudah masuk di Bawaslu,” tambahannya.

Lebih lanjut, menurutnya kecurangan dalam pilkada harus diproses secepatnya dan tidak boleh ada kompromi demi menyelamatkan sistem demokrasi kita. Karena kecurangan Pilkada telah merusak tatanan demokarasi yang sedang di bangun di indonesia seperti pilkada-pilkada sebelumnya, jika tidak kami menduga Bawaslu kab. Tana Toraja patut di pertanyakan.

Peran bawaslu dalam pelaksanaan pilkada adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu sebagai mana yang diamanatkan dalam dalam UU no 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, tambahnya.

“Bawaslu Kab. Tana toraja dan Kab. Toraja Utara harus berperan aktif dalam pengawasan dan menindak tegas kecurangan dalam Pilkada, sampai hari ini kami melihat peran bawaslu dalam pengawasan, penindakan pelanggaran dan kecurangan dalam pilkada di dua kabupaten ini masih sangat tumpul dan tak bertaring,” tantang Heriadi.

“Jika seperti ini terus Taruhannya adalah kualitas demokrasi kita dan akan meruntuhkan
bangunan integritas bangsa dan daerah Toraja,” tutup Heriadi (**)

Post Terkait