oleh

Sekjen DPP Gempar NKRI Sebut Iptu Faisal Layak Mendapat Penghargaan, Tanggapi Laporan Warga

Gemanews.id-Makassar-Pengerebekan  di markas Batalion 120 di Makassar yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polda SulSel mendapat atensi yang baik dari Sekjen DPP Gempar NKRI Askari.

Menurut Sekjen DPP Gempar NKRI Ashari, bahwa apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dipimpin Iptu Faizal melakukan penggrebekan di markas Batalion 120 dan menemukan senjata tajam berupa busur, papporo dan botol minuman keras merupakan langkah yang patut diapresiasi.

Terlepas dari apakah dilakukan tanpa koordinasi ataupun tidak, langkah penindakan yang dikakukan oleh aparat kepolisian merupakan upaya prefentif dalam mengantisipasi adanya gangguan kamtibmas. Seharusnya mereka diberikan reward dan penghargaan dari pimpinan sebab berhasil mendeteksi adanya endapan senjata tajam disekretariat komunitas batalion 120 yang direkrut dari beberapa komunitas geng motor di kota Makassar ujarnya.

Barang bukti di temukan

Saya pikir kalau masalah ini tidak diusut tuntas, maka akan berpengaruh dengan citra kepolisian khususnya di Kota Makassar apalagi berhembus isu bahwa salah satu personel polisi yang bertugas di Salah satu polsek dicopot terkait dengan penggerebekan tersebut, kalau hal itu benar terjadi maka sangat disayangkan terang Dewan pembina Forum satu nusantara dan LMP ini.

Lanjutnya, yang seharusnya dipertanyakan adalah tujuan dari dibentuknya batalion 120 ini, apakah tidak ada kaitannya dengan politik karena perhelatan pilkada dan pemilu sudah mulai memanas. Tidak hanya itu, dugaan bahwa Walikota makassar yang meresmikan batalion ini perlu juga diluruskan oleh beliau sebab ini dapat diduga terkait dengan agenda politik. Kemudian apakah komunitas tersebut memiliki legalitas dan terdaftar secara resmi di negara atau tidak karena jangan sampai hanya sebuah organisasi taktis untuk memuluskan kepentingan politik pihak-pihak tertentu terang pemegang sabuk hitam karate ini.

 

Oleh sebab itu, Askari berharap pihak
Polda Sulsel, untuk mengawal kebijakan Kapolri dalam meraih citra kepolisian di tengah masyarakat serta menjamin rasa aman warga Makassar dari segala bentuk kejahatan yang setiap saat mengancam, termasuk para pelaku begal dan kelompok kriminalitas lainnya.
Meminta dengan tegas Polda Sulsel, tidak tebang pilih dan menegakkan aturan dan hukum yang dilandasi oleh Undang Undang.

Selain itu juga saya berharap Pangdam XIV Hasanuddin yang baru dilantik agar dapat mengambil langkah-langkah prefentif dengan mengerahkan babinsa guna mengantisipasi adanya gangguan stabilitas politik dan keamanan khususnya di Kota Makassar.

Ini merupakan PR bagi pangdam yang baru agar pihak aparat TNI tidak dijadikan alat kepentingan politik para politisi dengan membentuk organisasi yang ujungnya organisasi tersebut menjadi alat politik pilkada, tutup Askari.(**)