Gemanews.id-Makassar-Askari wakil sekjen DPP Gempa Nkri menangi janji, Badan kepegawaian negara (Regional lV Makassar) terkait pernyataannya salah satu Pejabat BKN, Tidak mengakui keberadaan Laskar pelangi.
Saat menerima ratusan Pengawai honorer korban Laskar pelangi Pemkot Makassar, yang melakukan aksi demonstrasi di kantor BKN Makassar jalan paccerakang kota Makassar pada bulan Oktober 2022 Waktu itu.
Pihak yang yang menerima korban honorer Laskar pelangi dari salah satu Pejabat BKN menuturkan, BKN sendiri tidak mengakui keberadaan laskar pelangi yang telah di buat walikota Makassar ujar askari
Wakil sekjen DPP Gempa Nkri, Askari menuturkan ada pihak pejabat BKN sendiri yang mengakui bahwa pihak BKN sendiri telah mengirim surat ke Pemkot Makassar terkait Pemberhentian honorer yang telah lama Mengabdi yang menjadi korban laskar pelangi ujarnya
Askari menantang’ pihak Pemkot Makassar harus berani membalas surat dari BKN regional lV Makassar tersebut, kalau memang anda benar dasar hukumnya membentuk laskar pelangi, agar supaya persoalan honorer korban Laskar pelangi bisa ketahuan ke publik, kalau hal tersebut betul ada surat yang terkirim ke Pemkot Makassar ujar askari
Lanjut Askari,dia juga berharap pihak BKN sendiri harus memperlihatkan isi bukti balasan surat dari Pemkot Makassar, kalau pihak Pemkot Makassar menghargai isi surat BKN terkirim tersebut, kalau memang surat tersebut betul balasan surat BKN dari Pemkot Makassar, pihak BKN sendiri wajib memperlihatkan isi surat balasan surat tersebut ke korban’ honorer laskar Pelangi ujar Askari
Terpisah korban honorer korban laskar pelangi Jawiah, berharap kepada BKN pusat dan BKN regional lV Makassar untuk jeli melihat nama-nama honorer telah di Telah dikirim Oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDM) Pemkot Makassar Ke BKN pusat,
Apalagi perekrutan laskar pelangi Pemkot Makassar tidak diakui BKN dan tidak mempunyai dasar hum dari Menpan RB ujar Jawiah
Dia juga menduga nama yang di kirim Pemkot Makassar di usulkan ke BKN jakarta, pengawai baru terangkat honorer dari pengangkatan laskar pelangi yang belum cukup mengabdi selama setahun sebagai honorer Pemkot Makassar, untuk di jadikan sebagai PPPK dan ASN usulan dari pemerintah kota Makassar tersebut
Lanjut Askari, pihak BKN harus membantu pengawai honorer sudah lama mengabdi, yang sengaja di berhentikan oleh walikota Makassar yang pendendam, diduga untuk kepentingan pribadi menjelang Pilgub Sulsel sehingga merekrut Pengawai honorer baru dan mengorbankan honorer yang sudah lama mengabdi,maka itu pihak BKN regional lV Makassar Membongkar Perbuatan kotor Pemkot Makassar terkait honorer siluman tersebut, tutup askari
