Gemanews.id-Makassar – Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Polo, angkat bicara terkait nasib sejumlah tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menjadi korban kebijakan kontroversial pada tahun 2022. Mereka yang disebut sebagai “Korban Laskar Pelangi” merasa diberhentikan secara tidak adil karena kedekatannya dengan tokoh politik tertentu, seperti mantan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin dan mantan calon wali kota Munafri Arifuddin (APPI).
Menurut Akbar Polo, para honorer ini telah lama mengabdi, namun dipecat di era kepemimpinan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. Mereka bahkan sempat diikutsertakan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua oleh Kepala BKPSDMD saat itu, Akhmad Namsum. Namun ironisnya, mereka hanya dinyatakan lulus di kategori R4, yang berarti tidak masuk formasi prioritas untuk diangkat.
“Ini sangat janggal. Banyak dari mereka sudah bertahun-tahun mengabdi, tapi hanya lulus R4. Sementara, anak dan keluarga pejabat serta orang-orang baru yang belum dua tahun mengabdi justru lulus PPPK tahap pertama,” ungkap Akbar Polo.
Akbar juga menyoroti fakta bahwa diduga anak dari Akhmad Namsum sendiri, ada dua orang satu pengurus partai pan dan caleg,satunya diduga baru dua tahun mengabdi sebagai honorer, justru dinyatakan lulus R 4 L pada tahap pengumuman PPPK. Hal ini dinilai mencoreng prinsip keadilan dalam rekrutmen PPPK.
“Ini patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin mereka yang baru mengabdi, justru lolos lebih dulu dibandingkan para honorer senior? Apalagi jika dikaitkan dengan status caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN), ini makin menimbulkan kecurigaan adanya konflik kepentingan,” tegas Akbar.
Ia pun mendesak Wali Kota Makassar saat ini, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, untuk membuka kembali dan mengaudit secara transparan proses seleksi PPPK dan pemberhentian honorer era sebelumnya dan membongkar honorer siluman lolos PPPK di Pemkot Makassar.
“Kami minta Pemkot Makassar segera membongkar dugaan permainan kotor di balik proses ini. Jika tidak, nasib ribuan honorer akan terus dikorbankan demi kepentingan segelintir elit,” ujar Akbar Polo.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Pemkot Makassar dalam hal tata kelola sumber daya manusia, serta menjadi peringatan penting agar rekrutmen ASN dan PPPK dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.(**)