Gemanews.id-Bone – Ketua Umum PERADI Damai, Dr. H. Sulthani, S.H., angkat bicara terkait aksi demonstrasi warga Kabupaten Bone menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurutnya, seharusnya aksi tersebut tidak perlu terjadi apabila pemerintah daerah bijak dalam mengambil keputusan.
Sulthani menilai, warga Bone pada dasarnya dikenal patuh terhadap pemimpinnya. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai adat, agama, dan norma sosial yang berlaku. Namun, masyarakat juga sangat memahami mana kebijakan pemerintah yang adil dan mana yang tidak.
“Pemerintahan Beramal yang masih seumur jagung seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan sosial sebelum menetapkan kebijakan menaikkan tarif PBB-P2. Idealnya, dilakukan dulu sosialisasi dan survei terkait kemampuan ekonomi atau daya beli masyarakat,” tegas Sulthani, Selasa (19/8/2025).
Ia juga menyoroti peran DPRD Bone yang dinilai lamban dalam merespons keresahan warga. Menurutnya, DPRD seharusnya segera menggelar rapat dengar pendapat bersama mitra kerja terkait tanpa harus menunggu aspirasi langsung turun ke jalan.
“Jika dipandang perlu, DPRD bisa merekomendasikan pembatalan SK Bupati terkait penyesuaian tarif PBB-P2 atau menyerahkan kepada masyarakat untuk melakukan gugatan ke PTUN. Dengan begitu, warga tidak perlu turun ke jalan melakukan demonstrasi,” jelasnya.
Meski begitu, Sulthani memahami bahwa aksi unjuk rasa warga merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menggunakan otoritas secara sewenang-wenang yang justru menjauh dari keberpihakan pada rakyat.
“Buktikan janji politik Beramal agar rakyat merasa aman dan nyaman menikmati kebijakan pemerintah. Jangan sampai rakyat justru terbebani dengan kebijakan yang tidak adil,” ujarnya.
Sulthani juga mengkritik pola kebijakan pemerintah yang dinilainya kerap mencari sumber pendapatan daerah dari pajak, padahal sebagian besar penerimaan PBB masih harus dibagi dengan pemerintah pusat.
“Kalau tata kelola pemerintahan sedemikian rusaknya, seolah manajemen hanya mencari untung dari rakyat, maka lebih baik serahkan kembali kedaulatan kepada rakyat untuk mengatur pemerintah tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jika tidak mampu menata pemerintahan secara demokratis dan berkeadilan sosial, silakan mundur dari jabatan,” pungkasnya.
Lebih jauh, Sulthani mendesak DPRD Bone untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket guna menyelidiki kebijakan Bupati terkait penyesuaian tarif PBB-P2 yang menuai penolakan luas dari masyarakat.(**)