Gemanews.id-Makassar — Pemilihan Ketua RT dan RW yang dijadwalkan berlangsung serentak hari ini Rabu,3 Desember 2025 amburadul, menuai kritikan tajam dari berbagai elemen masyarakat Bara-baraya Utara Kec Makassar Kota Makassar.
Sejak beberapa hari terakhir, keluhan warga mengenai tidak tertibnya pendataan pemilih mencuat dan menjadi perhatian serius, termasuk dari sejumlah anggota DPRD Kota Makassar maupun warga dikantor Lurah Bara-baraya Utara.
Menurut salah satu Tokoh masyarakat Bara-baraya Utara Hasan H.Gassing, kepada Awak Media saat di temui Selasa malam 2/12/2025 dikantor lurah, Masalah utama yang menjadi sorotan adalah tidak akuratnya sistem pendataan warga yang akan memberikan suara dalam pemilihan Bara-baraya (barut) Kota Makassar
Kasian,banyak warga RT 02 RW 02 Bara-baraya Utara (Barut) Kecamatan Makassar mengaku berapa orang Warga tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) meski telah tinggal bertahun-tahun di wilayah masing-masing termasuk salah satu calon RT 02 RW 02 Bara-baraya (Barut) Agus Salim,Tidak Masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini bentuk penghinaan kepada calon dan sangat memalukan. Kondisi ini menyebabkan mereka berpotensi kehilangan hak pilih, yang seharusnya menjadi hak dasar dalam proses demokrasi lokal hari ini.
Keluhan warga tersebut dibenarkan oleh sejumlah warga yang hadir pertemuan bersama lurah dan warga panitia RT,di kantor Lurah Bara-baraya Utara yang sempat bersitegang antara Panitia maupun warga, yang sejak awal menyoroti persoalan pendataan yang dianggap tidak profesional dan transparan. Ketika dihubungi media ini pada Selasa Malam, 2 Desember 2025, ia menegaskan bahwa kekacauan dalam sistem pendataan amburadul yang paksakan ini.
“Memang dari awal sistemnya sudah tidak benar. Pendataan pemilih ini selalu bermasalah dan tidak ada perbaikan dari waktu ke waktu,” ujar Hasan H.Gassing
Menurut Hasan, sejak tahap awal proses pendataan dimulai, sudah terlihat banyak kejanggalan mulai dari data ganda, warga yang sudah pindah namun masih tercatat, hingga warga yang jelas berdomisili namun tidak terdaftar sama sekali. Kondisi itu mengakibatkan kisruh dan polemik menjelang hari pemilihan.
Ia menambahkan bahwa permasalahan ini bukan hanya berdampak pada warga Beberapa anggota DPRD Kota Makassar pun, kata Hasan yang kami baca di media, turut menjadi korban buruknya sistem pendataan yang amburadul tersebut.(**)