Gemanews.id-Jakarta — Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Frederik Kalalembang, mendesak Polda Sulawesi Selatan untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan aparat dalam kasus peredaran narkoba di Toraja Utara.
Ia menegaskan, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada penahanan dua personel, melainkan harus menelusuri jaringan pengedar hingga aliran dana yang diduga mengalir ke oknum tertentu.
Frederik menyoroti penahanan Arifan Efendi selaku Kasat Narkoba dan Nasrul yang menjabat Kanit Narkoba. Menurutnya, langkah tersebut baru tahap awal dan harus diikuti pengungkapan menyeluruh.
“Jika benar ada keterlibatan aparat, maka ini harus dibuka seterang-terangnya. Jangan berhenti pada individu, tetapi bongkar jaringan dan aliran dananya,” tegas Frederik dalam keterangannya.
Ia menilai peredaran narkoba di wilayah Toraja sudah berada pada level darurat. Karena itu, kasus ini harus dijadikan momentum pembersihan internal secara menyeluruh di tubuh kepolisian, khususnya di wilayah hukum Sulawesi Selatan.
Frederik juga mengingatkan instruksi Listyo Sigit Prabowo agar seluruh anggota Polri menjalani tes urine sebagai langkah preventif. Ia berharap perintah tersebut dijalankan konsisten dan transparan.
Kasus ini mencuat setelah pengungkapan terhadap bandar narkoba berinisial ET. Dalam pemeriksaan, ET diduga menyebut adanya setoran rutin sebesar Rp13 juta per minggu kepada oknum aparat sejak September 2025.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman atas dugaan tersebut. Aparat penegak hukum menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dan asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.(**)
