Gemanews.id-Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar — Gelombang protes dari buruh pelabuhan dan penumpang kapal kian menguat menyusul dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penimbangan bagasi. Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan membongkar dugaan penyimpangan yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
Keluhan ini mengarah pada oknum pejabat di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Kelas 1A Makassar yang diduga menerapkan kebijakan penimbangan tidak transparan.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, para buruh mengaku berada dalam tekanan akibat aturan yang dinilai memberatkan dan tidak berpihak pada kondisi riil di lapangan.
“Kalau begini terus, kami tidak bisa hidup. Penumpang juga banyak mengeluh karena biaya bagasi tidak jelas,” ungkap seorang buruh yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tidak hanya buruh, penumpang kapal juga mengaku dirugikan. Mereka menilai terdapat kejanggalan antara berat barang yang dibawa dengan biaya yang dibebankan. Dugaan adanya “permainan timbangan” pun mencuat dan memperkeruh situasi di area pelabuhan.
Situasi ini disebut mulai terjadi sejak adanya pergantian pimpinan di cabang Pelni Makassar.
Oknum kepala cabang yang baru menjabat diduga mengambil kebijakan yang memicu keresahan luas, baik di kalangan pekerja maupun pengguna jasa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Pelni Cabang Makassar belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh keterangan berimbang.
Sejumlah elemen masyarakat menegaskan bahwa dugaan pungli ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
APH di Sulawesi Selatan didesak segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan. Jika terbukti, pelaku harus diproses hukum tanpa pandang bulu.
Kasus ini kembali menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelayanan transportasi laut. Publik menuntut adanya pembenahan serius agar hak-hak penumpang terlindungi dan para pekerja tidak terus menjadi korban kebijakan yang diduga menyimpang.(**)
