Gemanews.id-Makassar-Pembangunan proyek rel kereta api, meskipun wali kota Makassar Danny Pomanto mengirimkan surat ke presiden dan menginginkan pembangunan rel kereta api dengan konsep melayang (elevated). Namun Badan Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) tetap konsep grounded, landed, atau at grade.
Wakil Ketua Umum DPP Gempar NKRI Askari sangat heran “Ada apa” dengan Wali Kota Makassar ngotot dengan konsepnya berbeda dengan konsep Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan dan pemerintah provinsi Sulsel, padahal ini bagian dari program Strategis Nasional (PSN) Presiden Jokowi.
“Kami sangat mengapresiasi (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berpegang pada prinsip untuk tetap mengerjakan konsep grounded, landed, at grade. Dan apa yang menjadi keinginan kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gappa konsep grounded, landed, at grade lewat yang ada sebelum dirinya menjabat ini sudah tepat,” kata Askari.
“Terkait AMDAL pembangunan kereta api sudah ada sejak 2015. Dan pastinya pemerintah kota Makassar pasti sudah mengetahui hal tersebut,” ucap Askari.
Jadi pertanyaan ada apa konsep walikota Makassar Danny Pomanto bersikukuh menginginkan pembangunan rel kereta api dengan konsep melayang (elevated) ini.
Ngototnya walikota Makassar dengan konsepnya berbeda dengan pemerintah provinsi Sulsel dan Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi penulusuran buat DPP Gempar melakukan kajian dan investigasi.
“Dari hasil kajian DPP Gempar Nkri dan hasil investigasi temuan kami diduga ada permainan antara pemerintah kota Makassar dengan salah satu pengusaha pengembangan perumahan mewah (Summarecon) di kota Makassar,” ungkap Askari.
“Adapun temuan investigasi kami kami menemukan gambar dalam undangan launching Cluster blue Crsytal pemilihan unit terdapat gambar rel kereta api melayang (elevated) dan Maket Summarecon Mutiara Makassar,” ujarnya.
“Jadi kenapa Wali Kota Makassar tetap pada konsep pembangunan proyek kereta api melayang di duga ada kerja sama pemerintah kota Makassar dengan pengusaha perumahan Summarecon,” pungkas Askari
Sehingga hal itu pihaknya meminta KPK untuk mengusut kasus temuan ini, “Kami menduga Ada permainan Antara Pemkot Makassar dan Summarecon Mutiara Makassar,” ujarnya.
Hal ini berpotensi sama seperti yang terjadi di Bekasi dan Jogja. Indikasinya terkait pembebasan lahan seperti di tempat lain dan modusnya sama.
“Sehingga adanya dugaan gratifikasi tersebut kami minta KPK untuk turun mengusut kasus ini agar menjadi terang benderang,” tutupnya.(**)