Gemanews.id-Makassar – Dugaan sejumlah permasalahan yang melilit Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Maros kembali mencuat ke publik. Banyaknya laporan mengenai pengelolaan keuangan yang tidak transparan hingga program yang terkesan mandek membuat sorotan tajam diarahkan pada aparat pengelola Bumdes di wilayah tersebut.
Humas Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Sul Mubin, angkat bicara terkait dugaan itu. Ia menegaskan bahwa Bumdes seharusnya menjadi instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian desa, bukan justru menjadi ladang persoalan akibat lemahnya pengawasan dan pengelolaan.
“Bumdes di Maros ini diduga banyak yang tidak berjalan sesuai fungsinya, bahkan ada program usaha yang hanya berjalan di awal lalu mati suri. Hal ini jelas merugikan masyarakat desa,” tegasnya.
Ia mendesak Inspektorat Kabupaten Maros segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap Bumdes yang dinilai bermasalah.
Menurutnya, tanpa adanya langkah tegas, masalah serupa akan terus berulang dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa semakin menurun.
“Kami mendesak Inspektorat untuk serius melakukan pemeriksaan. Jangan tunggu sampai masalah ini menimbulkan kerugian lebih besar. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan,” tambahnya.
Desakan ini juga menjadi alarm bagi pemerintah desa agar tidak main-main dalam mengelola dana publik. Pasalnya, dana desa yang dialokasikan untuk Bumdes sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar formalitas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Kabupaten Maros belum memberikan keterangan resmi terkait rencana tindak lanjut atas desakan tersebut.(**)