Gemanews.id-Soppeng,- Ketua LSM Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Kabupaten Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu, angkat bicara, melakukan kritik pedas terhadap menjamurnya “pengamat warkop” dan “penjilat proyek” yang mulai berkeliaran di wilayah Soppeng.
Dalam keterangannya kepada sejumlah awak media di Jalan Samudra, Minggu (9/11/2025), Alfred menyebut kehadiran para pengamat dadakan ini justru mencederai objektivitas publik dalam menilai jalannya pemerintahan dan pelaksanaan proyek daerah.
“Akhir-akhir ini banyak muncul pengamat warung kopi yang seolah-olah paling tahu segalanya, padahal hanya jadi corong pembela proyek dan pejabat. Mereka ini saya sebut pengamat pesanan,” sindir Alfred tajam.
Menurutnya, pernyataan dari oknum yang menamakan diri sebagai pengamat tersebut terlalu tergesa-gesa dalam menanggapi kritik yang dilayangkan sejumlah media terhadap proyek-proyek yang diduga bermasalah di Soppeng.
Alfred menilai, komentar-komentar seperti itu justru menyudutkan profesi wartawan yang selama ini menjalankan tugasnya secara kritis dan independen.
“Wartawan itu turun ke lapangan, memantau , mewawancarai, dan memberitakan sesuai fakta. Jadi siapa yang sebenarnya tidak berimbang? Yang duduk di warkop sambil menunggu ‘arahan’ atau yang bekerja di lapangan mengungkap fakta?” tegasnya.
Ia menambahkan, pemberitaan kritis tidak seharusnya dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah, melainkan sebagai bentuk pengawasan publik yang sehat dan sesuai fungsi pers.
“Kalau wartawan diam, negara bisa gelap. Kritik itu bukan musuh, tapi alarm agar tidak ada penyimpangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Alfred menuding adanya pihak-pihak yang dengan mudah memberi pujian terhadap proyek pemerintah tanpa dasar yang jelas, bahkan diduga telah “masuk angin”.
“Yang paling lucu itu, ada yang duduk santai di warkop, belum lihat proyeknya sudah memuji habis-habisan. Itu bukan pengamat, itu penjilat. Saya curiga, mereka sudah dapat bagian,” sindirnya tajam.
Alfred menegaskan bahwa LPKN akan terus berdiri di garis kritis untuk mengawal jalannya pemerintahan dan proyek publik di Soppeng agar tidak diselewengkan oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Soppeng butuh pengawasan, bukan pembenaran. Kalau semua sibuk menjilat, siapa yang berani bicara kebenaran?” tutupnya.(**)