gemanews.id,MAKASSAR – Mantan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo bersama Rektor UNM, Prof. Dr. Husain Syam dan Rektor UINAM, Prof. Dr. Hamdan Juhannis, hadir sebagai narasumber dalam forum group discussion (FGD) kebangsaan, Senin (26/8/2019). FGD bertajuk, “Dari Makassar untuk Indonesia Damai, Akselerasi Peran Pemerintah Menuju Masyarkat Adil dan Sejahtera” itu digelar di Warkop Phoenam, Makassar.
Diskusi tersebut tidak terlepas dari polemik kasus mahasiswa Papua di Surabaya yang turut berimbas ke sejumlah wilayah di Papua dan Kota Makassar.
“Bangsa lain sudah semakin maju dengan industri 4.0 dan kecerdasan buatannya, kemudian kita justru terusik dengan persoalan identitas suku bangsa dan agama,” kata mantan Gubernur Sulsel dua periode 2008 -2018, Syahrul Yasin Limpo
“Papua adalah kita, Aceh adalah kita. Makassar tidak boleh dipisahkan dari Papua. Bagaimana jika ada bangsa lain yang mengatakan kita monyet, apa yang kita lakukan?” imbuhnya
SYL mengatakan mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera adalah tujuan hampir semua pemerintahan yang merdeka. Kita di Indonesiia menyebutnya masyarakat yang adil dan makmur yang intinya mewujudkan kesejahteraan yang lahir dan batin.
Menurutnya pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang melayani rakyatnya. “Melayani rakyat, bukan melayani kelompok. Saya ini bicara skala nasional, buka bicara tentang Sulsel,” ucapnya.
Menurutnya pendefinisian tujuan kemerdekaan itu sendiri dan mempertanyakan dimana peran pemerintah di dalamnya. .
“Sepanjang perjalanan saya berkecimpung di dunia pemerintahan satu hal yang saya yakini bahwa hakekat kehadiran pemerintah bagi rakyat adalah seharusnya bisa menjadi rahmat. Dalam bahasa Inggris disebut “Blessing”, bukan sekedar anugerah tapi lebih dalam dari itu memberikan suasana tentram, keyakinan harapan dan kebanggaan,” harapnya.
SYL sangat mengapresiasi dengan adanya diskusi kebangsaan tersebut. Ia mengatakan nongkrong di Warung kopi harus berisi, membangun nilai nilai Kebangsaan dari Warung Kopi.
Sementara itu, rektor UIN Alauddin Makassar Prof Hamdan menilai Makassar bisa menjadi juru damai bangsa.
“Kita orang Makassar justru terbiasa sebagai juru damai,” ujar Hamdan.
Prof Hamdan menyebut sejumlah tokoh damai dari Sulsel, tak hanya Wakil presiden Jusuf Kalla yang dikenal sebagai tokoh perdamaian, tapi banyak tokoh selumnya diantara Jenderal MJusuf, dan
BJ Habibie. “Jadi Banyak sekali tokoh tokoh perdamaian lahir dari Sulsel,” kata Prof Hamdan
Kemudian, rektor UNM Makassar Prof Husain lebih menekankan pemerataan pembangunan di sejumlah daerah betul-betul direalisasikan.
“Pemerintah perlu mengakselesarasi pembangunan di seluruh wilayah NKRI melalui pola pembangunan yang berbasis pemerataan,” kata Husain.
“Tapi bukan konsep semata, pemerintah hari ini sudah merencanakan pemindahan ibu kota, ini adalah hal yang baik. Saya justru mengatakan, ini terlambat. Mestinya sejak dulu dipikirkan sistem pemerataan seperti ini (pemindahan ibu kota). Minimal menggilir 5 kota besar,” jelasnya (*)
