gemanews.Id.Makassar – Keberadaan KPK sebagai lamabaga Anti Rasuah, hingga saat ini terus srorotan dari berbagai kalangan. Sorotan kali ini datang dari PMII Sulsel. Mereka menduga ada Kelompok Taliban yang mulai tancap gas sebelum mereka dihabisi di dalam tubuh KPK. Mereka belakangan diduga menargetkan pejabat-pejabat negara yang bisa merusak citra baik pemerintah, sebagaimana kita ketahui pemerintah telah banyak keberhasilannya baik dari segi pembangunan dan lain-lain meskipun kekurangannya juga ada.
KPK hari ini asik mempertontonkan seolah mereka menjadi lembaga super
Hero, hanya mereka yang bersih di negara Ini, padahal KPK juga adalah lembaga yang kita duga penuh dengan Kemunafikan atas banyaknya perilaku korup dan diindikasikan kelompok Radikal bersarang didalamnya.
Ashari Bahar mengatakan “Tentu kita semua berharap agar pemerintah dapat melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan pemberantasan korupsi dan utamanya kelompok Radikal yang bersarang di KPK” ujarnya.
Hal ini semakin jelas terlihat juga, ketika baru-baru ini mengumumkan Bapak Menpora RI Imam Nahrawi sebagai tersangka atas indikasi korupsi dana hibah KONI.
Lanjut mengatakan, Kita ketahui bersama Imam Nahrawi adalah politisi muda yang berlatar belakang Nahdliyin yang penuh prestasi selama beliau menjabat sebagai menteri. Penetapan tersangka ini kami duga sangat politis dan melanggar hukum. Selain hal ini diumumkan dimasa akhir jabatan pimpinan KPK yang lama, juga terindikasi Kelompok taliban di tubuh KPK yang hari ini ramai menjadi perbincangan memamg menargetkan kader-kader NU.
KPK juga tidak sah menurut hukum melakukan penyelidikan, penyadapan, penyidikan dan penuntutan jika salah satu pimpinannya mengundurkan diri, karena bertentangan dengan UU KPK dan bisa dianggap batal demi hukum karena keputusan KPK harus kolektif kolegial oleh 5 orang pimpinan KPK. Juga kita ketahui bersama saudara saut situmorang sudah mengundurkan diri dan pimpinan KPK yang lain telah menyepakati menyerahkan mandatnya kepada presiden, termasuk ketua KPK itu sendiri.
Kelompok ini selain ingin merusak citra pemerintah, juga politisi yang berlatar belakang Nahdliyin. Mereka tentu mengharap kepercayaan masyarakat dan publik akan hilang terhadap kebijakan dan kehadiran pemerintah yang selama ini mengganggu kelompok mereka yang tidak setuju NKRI. “mengkritik KPK sama dengan Mendukung korupsi”, isu ini adalah citra yang dibangun oleh mereka saat ini.
Sebagaimana kita ketahui juga dengan disahkannya revisi UU KPK yang baru melalui paripurna DPR juga terindikasi menganggu kenyamanannya, karena akan diawasi langsung oleh dewan pengawas atau pemerintah.
Kami meyakini kelompok Mereka menganggap Pemerintah yang akan menghalangi tujuan besar mereka yang ingin merongrong Pancasila dan NKRI dengan menjual nama agama dan Khilafah.
Oleh karena itu pentinggi bagi sahabat-sahabat PMII se-Indonesia untuk bersama menjaga KPK dari para kelompok Taliban yang saat ini masih bercokol di tubuh KPK sebagai semangat penyelamatan bangsa.
Untuk itu kami menghimbau sahabat-sahabat PMII se-Indonesia agar melakukan aksi serentak dengan tuntutan:
1. Usir saut Situmorang dari KPK karena telah mengundurkan diri
2. Usir kelompok Taliban di KPK
3. Meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik di akhir masa jabatannya.
4. Periksa unsur pimpinan dan penyidik KPK, sebab sudah ada yang mengundurkan diri tapi masih aktif di KPK.
Sementara itu senior/alumni PMII Sulsel kepada gemanews.id Bakri Ridwan alias Opan menyatakan mendukung gerakan PMII Sulsel terkait protes terhadap KPK, dan KPK sebagai lembaga yang ada di Indonesia mereka harus siap dikritisi, KPK juga harus siap mereformasi diri dan harus siap menerima pembaharuan, KPK tidak boleh alergi dengan pembaharuan. Inilah sehingga kami sangat mendukung pergerakan adik adik saya di DI PMII. Kata Bakri Ridwan.
Terkait adanya dugaan kelompok Taliban, “inilah yang harus diklarifikasi oleh KPK tentang adanya kelompok Taliban Di KPK, hal ini kalau cuma menjadi opini, saya kira
tidak, karena bukan hanya PMII yang mengatakan bahwa didalam itu ada kelompok ‘Taliban, polisi India’, berarti Di KPK itu tidak solid. Olehnya.itu dengan adanya hal hal seperti ini KPK harus independen, tidak boleh ada kelompok didalamnya dan KPK tidak boleh takut dan harus Independen, harus siap mereformasi diri. Inilah statemen yang dilontarkan oleh Bakri Ridwan, olehnya itu ia menegaskan bahwa keberadaan PMII adalah untuk mendorong KPK menjadi lebih kuat.
Penulis : Akbar Polo
Editor : Asrul
Komentar