Sinergitas Polri Dan Elit Politik Dalam Menjaga Kamtibmas Di Pilkada

Oleh: DR. H. Abdul Wahid, MA
(Muballigh dan Akademisi Makassar)

gemanews.id-Makassar-Bulan September mendatang adalah bulan yang cukup penting dalam perjalanan demokrasi kita di Indonesia, dimana pada bulan itu Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak, termasuk di dalamnya adalah kota Makassar dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.

Belajar dari pelaksanaan beberapa pilkada sebelumnya, hampir tidak ada pilkada di Indonesia yang tidak berakhir dengan rusuh atau munculnya gangguan kamtibmas sebagai reaksi dari kandidat tertentu yang merasa tidak puas dengan hasil pemungutan suara yang ia raih.

Tidak heran jika fenomena gangguan kamtibmas dimasa pilkada seakan dua hal yang sulit dipisahkan, menurut hemat penulis hal ini terjadi karena kurangnya kedewasaan dari sebagian para elit politik di republik ini khususnya mereka yang ikut dalam kontestasi pilkada tersebut. Di sisi lain penyebabnya adalah karena ekspektasi mereka para kontestan tidak sesuai dengan kenyataan, apalagi ditambah dengan biaya logistik yang mereka telah keluarkan sangat besar mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Realita demokrasi kita di Indonesia memang sangat mahal, dalam arti hampir tidak ada seorang kandidat yang maju di suatu pilkada khususnya, dapat menghindarkan diri dari yang namanya “mahar politik” dan politik uang (money politik), kondisi yang demikian ini kemudian sangat berpotensi memicu terjadinya gangguan kamtibmas di masyarakat, jika para kandidat yang maju kalah dalam pilkada tersebut.

Untuk itu situasi yang kondusif di masyarakat tidak hanya diserahkan kepada pihak keamanan khususnya Polri, akan tetapi seluruh komponen bangsa wajib turut andil menjaganya termasuk di dalamnya para elit politik, baik mereka yang ikut berkontestasi di pilkada maupun yang tidak.

Bentuk nyata para elit politik dalam menjaga kamtibmas adalah paling tidak berusaha menghindari penyebaran berita hoax, fitnah, adu domba dan sejenisnya terutama yang dialamatkan kepada lawan politiknya, karena jika hal ini dapat dilakukan para politisi maka akan berpengaruh kepada para pendukungnya di tingkat bawah, sehingga masyarakat pun tidak mudah terprovokasi dari berbagai isu yang tidak benar.

Begitu pentignya peran para elit politik dalam menjaga kamtibmas dalam negara demokrasi sehingga dalam Islam antara keamanan dan keimanan seorang muslim disetarakan, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis, “Seorang muslim sejati adalah mereka yang orang lain aman (selamat) dari gangguan lisan dan tangan (perbuatannya)”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Kebutuhan akan keamanan dalam berbangsa dan bernegara telah ditunjukkan oleh Islam jauh sebelumnya, hal ini dapat kita lihat dalam lantunan do’a sapu jagad yang hampir kita baca setiap hari, “Ya Tuhan berikanlah keamanan (keselamatan) dalam hidup dunia kami, demikian pula akhirat kami, serta jauhkan kami dari siksa nerakaMu”. (QS. Al-Baqarah: 201).

Karena itu, bangsa Indonesia saat ini tidak hanya memerlukan elit politik yang pandai bersilat lidah, tapi rakyat membutuhkan elit politik yang dewasa. Takaran kedewasaan para elit politik akan terlihat pada saat hasil yang ia raih tidak sesuai dengan harapannya, apakah dia mampu menunjukkan sikap seorang demokrat sejati yakni siap menang dan siap kalah. Menjadi pemenang dalam pesta demokrasi mungkin akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan menerima kekalahan, tapi bagi seorang politisi yang beriman kalah dan menang adalah bagian dari resiko yang harus ditanggung dengan lapang dada dan hal ini pasti ada hikmah dibalik semua itu.

Pilkada sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah bagian dari amanah reformasi dan dinamika demokrasi yang harus kita jalankan bersama, untuk itu maju dan tidaknya demokrasi kita di Indonesia di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh seluruh anak bangsa, termasuk di dalamnya adalah para elit politik dan lebih khusus lagi Polri. Sebab Polri dalam konteks keamanan dalam negeri sebagaimana amanah konstitusi harus tampil di barisan terdepan untuk menjamin keamanan di masyarakat terlebih di masa-masa Pilkada di Indonesia lebih khusus lagi di Sulawesi Selatan.

Dalam konteks inilah, maka Polri lebih khusus lagi Polda Sulawesi Selatan harus terus meningkatkan kemampuannya dalam membangun sinergi, komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat agar dapat bersama-sama memelihara dan menjaga situasi kondusif sebelum, dan pada saat proses pilkada berlangsung beberapa bulan ke depan. (*).