oleh

Syamsir Anchy : Walikota Makassar Terkesan Otoriter dan Tergesa-gesa, di Pergantian RT dan RW

-Makassar-2.521 views

gemanews.id-Makassar-Terkait Pernyataan Walikota Makassar Danny Pomanto terkait pergantian Ketua RT dan RW yang dipilih Rakyat terkesan otoriter dan tergesa-gesa dan  Tabrak Perda Kota Makassar Sulawesi Selatan

Syamsir Anchy sebagai ketua Rw.01 di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang Kota Makassar. “Ketua RW Pilihan Rakyat, Jangan Walikota Makassar membuat Kegaduhan di Tingkat RT/RW di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Seorang RT/RW di pilih langsung Oleh Rakyat Makassar Sama halnya Walikota Dany pomanto- Fatmawaty Rusdin sebagai Wakil Walikota Makassar” protes Achy Selaku ketua RW.01 Kelurahan Pandang Kec Panakukang Kota Makasaar ungkapnya

Jika pergantian ini tetap dilaksanakan maka Danny Pomanto Walikota Makassar memaksakan penggantian Ketua RT dan RW yang belum habis masa Tugasnya sehingga terjadi pelanggaran Perda No 41 Tahun 2001 dan Catatan Hitam Selaku Walikota Makassar Danny Pomanto

“Ketua RT dan RW itu dipilih Oleh rakyat Secara langsung Sama halnya Walikota Makassar dipilih oleh Rakyat, kami bukan dipilih oleh walikota Makassar.” Tandas Syamsir Ancy sebagai ketua RW karna merasa dirugikan oleh keputusan walkot Makassar yang terkesan arogan.
Hal itu diungkapkan setelah Syamsir Anchi yang di hubungi Via Whapsaap oleh gemanews.id.

Inti permasalahan ketika Walikota Makassar Danny Pomanto memberhentikan Seorang RT/RW. Tentu hal ini mengandung tendensi, merusak nilai demokratis di kota Makassar yang pasti merugikan rakyat dan terjadi pelanggaran Perda No. 41 Tahun 2001.

“Dalam Perda 41/2001 sangat jelas haturan RT RW diganti dan habis masa tugasnya, meninggal dunia, mundur diri, melakukan pelanggaran moral, sesuai dengan Perda 41 Tahun 2001, BAB XI PEMBERHENTIAN PENGURUS, Pasal 14 Pengurusan berhenti apabila :
a. Berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud Pasal setelah terpilih pengurus baru;
b. Dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
c. Meninggal dunia;
d. Menyatakan mengundurkan diri;
e. Tidak berdomisili lagi di wilayah kerjanya.

Pernyataan Walikota Makassar di Harian Fajar kolom Metro Tertanggal.Selas.6/4/2021 Merupakan Preseden Buruk bagi Demokrasi Indonesia. jika Ketua RT dan RW diganti sebelum masa Jabatannya berakhir,hanya kerna mereka tidak mendukungnya di Pilwali Kota Makassar tahun 2020 yg lalu Danny Pomanto-Fatmawati Rusdin, Jika Walkot Makassar memaksakan egonya ini menjadi contoh buruk Dalam Demokrasi di Indonesia Ungkap Syamsir ‘Anchi(**)

News Feed