oleh

Terkait Randis Baru Bupati Enrekang, KMM Demo Kantor DPRD

-Nasional-397 views

Gemanews.id-Enrekang-Koalisi Masyarakat Menggugat ( KMM) Menggelar Aksi Unjuk Rasa “Meminta Kendaraan Dinas (RANDIS) Bupati Enrekang dikembalikan Serta Copot Kabag Umum Dan DPRD Kab. Enrekang” di Depan Pelataran Kantor DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Jum’at ( 10/09/2021).

Massa aksi kecewa lantaran ketua DPRD Kab. Enrekang tidak menemui massa aksi sehingga terjadi dorong mendorong antara pihak kemanan dengan pengunjuk rasa di depan pelataran DPRD Kab. Enrekang.

setelah aksi dorong mendorong terhenti tiba-tiba massa aksi meninggalkan Gedung DPRD dan melanjutkan menyampaikan orasi politiknya di bambu runcing dan tidak lama kemudian tiba-tiba terjadi lagi bentrok dengan aparat kepolisian.

Misbah juang menyampaikan dalam orasinya bahwa, Ketua DPRD Kabupaten Enrekang menyakiti perasaan pengunjuk rasa lantaran tidak beranikan diri untuk menemui massa aksi untuk melakukan dialog secara terbuka.

padahal jelas-jelas Ketua DPRD Enrekang ada didalam kantor dan hanya menghiraukan aspirasi yang dibawa oleh kawan Koalisi Masyarakat menggugat yang menimbulkan kekecewaan .

” kami hanya ingin mendengar langsung pertimbangan dari anggota DPRD Kabupaten Enrekang terkait adanya mobil randis yang tiba-tiba disepakati yang jelas kami anggap tidak etis di masa pandemi covid-19 yang menghabiskan anggaran 1,6 miliar” Ujarnya.

ia menambahkan bahwa, harusnya anggaran sebesar itu dipergunakan untuk Pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat, untuk gaji sejumlah tenaga honorer kesehatan belum terbayarakan , fasilitas kesehatan yang tidak memadai, armada sampah yang masih kurang dan mobil damkar yang butuh ditambah yang mestinya menjadi skala prioritas Pemkab Enrekang.

ironisnya lagi, kondisi keuangan daerah yang sedang krisis, tidak sejalan dengan kemendagri, kontur wilayah dan kondisi jalan tidak mendukung mobil mewah merk marcedes benz V 260 LWB harusnya menjadi pertimbangan Kabag Umum Dan Anggota DPRD. Kabupaten Enrekang.

“jangan karna kalian dekat dengan bupati makanya mengambil kebijakan yang tidak tepat di masa covid-19 tanpa memikirkan nasib rakyat yang terdampak pandemi akibat kebijakan PPKM yang diberlakukan saat ini di kabupaten enrekang” jelas Jendral Lapangan.

lanjut, secara etika dan moral mestinya malu mengeluarkan anggaran sebesar itu dengan kondisi pendapatan daerah yang setiap tahunnya hanya dapat memenuhi belanja pegawai.

lebih disayangkan lagi Ketua DPRD tidak menjalankan tupoksinya sebagaimana semestinya, seharusnya ketua DPRD mengambil sikap untuk mempertimbangkan lagi mobil randis bupati yang jelas-jelas banyak penolakan dari bebagai elemen masyarakat bukan justru berpihak.

“jadi ketika anggota DPRD Kab. Enrekang tidak secepatnya adakan Kordinasi Luar Biasa ( KLB) dan mendesak bupati enrekang untuk agendakan konferensi pers secepatnya, ketika itu tidak dilakukan maka tunggu kehadiran kami selanjutnya” tegas misbah.

Adaoun tuntutan massa aksi sebagai berikut.
1. Menantang Bupati Kembalikan Randis
2. Copot Kabag Umum Dan Ketua DPRD Kab. Enrekang
3. Mendesak DPRD untuk agendakan KLB Secepatnya.
4. Meminta Bupati Untuk adakan konferensi pers atas mobil randis barunya(**)

Post Terkait