oleh

Sejumlah ASN di Pemkot Makassar Korupsi, Askari: Diduga Akibat Program Walikota Makassar

Gemanews.id-Makassar-Wasekjend DPP gempar NKRI Askari, angkat bicara pernyataan wali kota Makassar disalah satu media terkait sudah banyak pejabat yang diperiksa, mulai dari pemilik kontainer, pihak BPKAD, Dinas Kesehatan hingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Dimana, menurut Askari hal ini diduga tidak terlepas dari Program walikota Makassar Danny Pomanto. Kasus ini telah di tangani oleh Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, Dalam kasus container tentu sudah dapat di duga bahwa ada dugaan korupsi dalam pengadaan kontainer.

Kasus Korupsi harus di lawan, Karena ini sangat merugikan masyarakat, dan kalau kita merujuk ke sejarah pemimpin Walikota Makassar, hanya di jaman walikota Makassar Danny Pomanto paling banyak terjadi dugaan korupsi, ucap Askari.

Askari juga menyinggung sejumlah ASN Pemkot Makassar, yang jadi tersangka dan terperiksa maupun di tahan, dan telah menjalani hukuman dan bahkan juga telah ada yang bebas dari jeratan hukum, di duga akibat program walikota Makassar Danny Pomanto.

Adapun sejumlah ASN Pemkot Makassar yang menjadi korban korupsi di duga akibat program walikota Makassar seperti: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Erwin Syafruddin, Kepala Dinas Kesehatan Makassar Andi Naisyah Tun Azikin kasat Pol PP Iman hud,Camat Rappocini, Hamri Hayya dan berapa korban lainnya belum bisa kami sebut ucap askari.

Selain itu, Askari juga berharap Semoga orang- orang yang menjalankan program walikota Makassar Danny Pomanto terkait dengan pengadaan container maupun program lainnya seperti gendang dua, pohon Ketapang telah selesai dan tidak menjadi korban tersangka harus berpikir jernih.

Wakil sekjen DPP Gempar Nkri, Askari mengapresiasi Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel untuk mengusut tuntas kasus Korupsi kontainer, segera mungkin di tetapkan sebagai tersangka Kontainer tutup askari

Terpisah Penentu kebijakan yang coba di konfirmasi gemanews.id,di pemerintah kota Makassar, tak satu pun yang berani memberikan tanggapan terkait hal ini, sampai naiknya berita ini(**)