Gemanews.id-Makassar– Beberapa hari belakangan, publik Makassar tercengang dengan statemen Walikota Makassar Danny Pomanto yang mengaku pusing melihat program container kesehatan ditiap kelurahan yang tidak berjalan sesuai harapannya.
Di hadapan media, Walikota Makassar 2 periode ini mengakui bahwa sudah menugasi Sekda untuk mengurusi program yang nantinya akan di jadikan posko kesehatan tersebut namun masih berjalan sangat lambat
“Pusingka liat itu. Dari dulu saya teriak-teriak. Pak sekda yang saya tugasi,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, pemerhati pemerintahan yang juga aktivis anti korupsi Ramzah Tabraman mengatakan sebagai kepala daerah seharusnya pak DP tidak berkata seperti itu ke publik karena menurut Ramzah pastinya setiap program kepala daerah sudah memiliki rencana matang dan melalui pembahasan panjang.
” Saya fikir kan Walikota Danny Pomanto orang cerdas tapi ini kok malah pusing alhasil rakyat jadi bingung, Walikota nya saja pusing sama programnya dan apakah program itu muncul tiba tiba atau bagaimana ?,” tutur RT minggu,(19/09)
Lanjut menurut Wakil Ketua DPN GNPK ini, dari sisi anggaran yang di gunakan juga cukup besar untuk program tersebut jadi perlu di adakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) karena memakai APBD Kota.
” kalau tidak salah anggarannya sekitar 100 juta rupiah per 1 kontainer dan rencananya akan di buat di seluruh kelurahan yang berjumlah 153 sekota Makassar atau setara 15 milliar rupiah lebih, itu anggaran yang sangat besar loh terlebih di masa sulit karena pandemi seperti sekarang ini sehingga sudah sewajarnya BPK turun mengaudit penggunaan anggaran rakyat terkait program tersebut ” tegas RT
Program kontainer kesehatan milik pemkot Makassar tersebut merupakan bagian dari program Makassar Recovery yang di gagas Walikota Makassar Danny Pomanto di awal masa pemerintahannya pada periode kedua ini dan total anggaran yang disiapkan pemkot untuk program penanganan covid tersebut mencapai ratusan milliar rupiah.
Ramzah juga menambahkan apa bila hasil audit BPK di temukan adanya tindakan merugikan keuangan negara maka sudah sepatutnya pula KPK ikut turun tangan melakukan penyelidikan penggunaan anggaran dalam program tersebut.
” dan bila hasil audit BPK di temukan penyimpangan yang merugikan anggaran negara, maka saya akan melaporkan pada KPK agar turun menyelidiki dugaan dugaan berdasarkan audit BPK ” tutup Ramzah Tabraman(**)
