Gemanews.id-Maros-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi lewat wakil Sekjen DPP Gempar Nkri,Askari Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan maupun Tipikor Polres Maros , untuk mengusut dugaan Pembagian PKH tidak tepat sasaran di kabupaten Maros
Bantuan PKH program bantuan sosial untuk keluarga miskin,tapi realita bukti lapangan, yang terjadi di kabupaten Maros, penerima bantuan PKH di duga di peruntukkan bagi orang mampu saja,bantuan tersebut diduga di sunnat dari bantuan PKH untuk masyarakat,diduga seperti terjadi di salah satu desa di kecamatan Tompobulu Maros
Padahal Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial untuk membantu mengatasi kemiskinan. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga miskin,bukan untuk kepentingan pribadi.
Askari kepada media ini,berharap kepada pihak Kejati Sulsel dan dirkrimsus Polda Sulsel maupun Tipikor Maros maupun Kejari Maros,Untuk mengusut dugaan korupsi Bantuan PKH bagi orang tidak mampu di kabupaten Maros Sulawesi Selatan.
Dari hasil investigasi media online gema news.id dan DPP Gempar NKRI kami di lapangan di kabupaten Maros maupun Sumber yang di minta namanya di rahasiakan, menuturkan banyak korban masyarakat diduga ditemukan penerima uang bagi masyarakat miskin, diduga di salah satu desa di kecamatan Tompobulu Maros diduga di sunnat oleh oknum diduga Dari dinas sosial berinisial A, lucunya lagi resi penerima bantuan bagi masyarakat miskin yang di terima dari mesin penerima di sembunyikan oleh oknum tersebut,resi jumlah uang yang di terima masyarakat tidak di berikan kepada masyarakat, masyarakat juga tidak tau berapa uang yang di terima masyarakat penerima PKH di desa tersebut ujar Askari
Termasuk mitra Tokoh yang di tunjuk oleh koordinator PKH di kabupaten Maros,tidak mempunyai tokoh sebagai agen penyalur pembantuan PKH Beras dan telur ke masyarakat tidak mempunyai tokoh seperti yang terjadi di kecamatan Tompobulu Maros
Jika hal ini di diamkan oleh Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Selatan, tidak segera turun membongkar kasus bantuan PKH di kabupaten Maros, oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulawesi Selatan,maka bantuan PKH untuk masyarakat miskin tidak akan di nikmati , diduga akan di nikmati oleh orang-orang kordinator PKH di Maros menjadi kaya dari bantuan PKH tutup Askari(**)