oleh

“Kado Untuk Wakil Rakyat Dapil Lau Bontoa Maros”

-Daerah-192 Dilihat

Gemanews.Id-Maros-Pesta demokrasi dalam hal ini pilcaleg tgl 14 februari 2024 merupakan ajang pesta demokrasi yang dipilih langsung oleh rakyat di berapa dapil di kabupaten Maros

Asas demokrasi merupakan pijakan fundamental dalam berdemokrasi sekarang ini

Namun apa jadinya jika asas tersebut digunakan hanya untuk kepentingan pribadi alias disinyalir menggunakan pangkasan anggaran proyek di dua tahun terakhir

Berbicara tentang daerah pemilihan didapil dua Maros yakni meliputi kec. lau dan kecamatan bontoa, dimana didapil tersebut hanya memiliki 5 kursi untuk calon dewan perwakilan rakyat

Sakir menuturkan,Hal tersebut tentunya membuat para calon legislator senior memeras otak alias menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan 1 kursi dari 5 kursi yang ada didapil dua

Tak bisa dipungkiri money politik merupakan jalan pintas untuk bisa meraup suara terbanyak dgn menggunakan tabungan dari hasil pangkasan proyek asal jadi dengan modus aspirasi

Minimnya pengawasan tersebut dan pengetahuan masyarakat setempat akan suatu proyek pemerintah membuat para pelaku pengguna anggaran baik pelelangan maupun penunjukan langsung dlm suatu pelaksanaan pekerjaan di dua ke camatam itu, membuat pelaksana dalam hal ini kontraktor leluasa bermain mata

Dari temuan Investigasi di lapangan yang dilakukan oleh putra daerah kec.lau dalam hal ini Muh. Sakri. SH.i yg akrab disapa bang SYAKI “terdapat titik-titik proyek di dua kecamatan disinyalir dikerjakan asal jadi ” pantauannya

yang bias dari pangkasan anggaran tersebut diduga digunakan untuk membeli suara rakyat alias sogokan yang tak tanggung-tanggung berkisar ratusan ribu perorangan” tambahnya”Jika tidak percaya ke warga maki” singkatnya Sakri

Bang Syaki merupakan salah satu korlap Di Himpunan pemudah maros angkatan 2008 yg selama ini diam melihat penyimpangan yang terjadi ujar Sakri

Jika proyek di dua kecamatan yakni kec. lau dan kec. bontoa diduga dibuat asal jadi terus-menerus, dalam hal ini siapa yang harus bertanggungjawab? imbuhnya dengan nada geram Sakri

Sakri juga diminta Lembaga swadaya masyarakat yg ada di kabupaten maros angkat bicara dalam penggunaan APBD alokasi DAU tersebut Tutup Sakir

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *