Gemanews.id-Makassar – Publik Kota Makassar digegerkan dengan beredarnya surat permohonan mutasi sejumlah pegawai di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, c.q. Dirjen Otonomi Daerah. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dan tersebar luas sebelum pelantikan resmi digelar.
Sejumlah ASN Pemkot Makassar yang enggan disebutkan namanya menyayangkan kebocoran dokumen yang bersifat rahasia negara ini. Mereka menilai hal tersebut sebagai preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Bocornya dokumen lampiran mutasi ini menandai kemunduran dalam sistem administrasi pemerintahan. Ini kejadian buruk yang tidak seharusnya terjadi,” ujar salah satu ASN.
Secara terpisah, Ketua LSM Lemkira, Abd Rahman Rizal, juga angkat bicara. Ia menilai Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Ananda, patut dimintai pertanggungjawaban atas kebocoran tersebut.
“Sebagai Sekda dan juga bagian dari Tim Baperjakat, beliau diduga lalai menjaga kerahasiaan dokumen negara. Daftar nama calon pejabat eselon II dan III yang akan dilantik sudah lebih dulu beredar sebelum pelantikan resmi,” kata Rizal, Kamis (12/6/2025).
Rizal juga mempertanyakan keabsahan surat yang beredar dan mendesak agar Pemkot Makassar memberikan klarifikasi resmi kepada publik.
“Pemkot harus menjelaskan ke masyarakat, apakah surat itu benar adanya atau hanya hoaks. Jangan sampai kepercayaan publik makin luntur karena tidak adanya keterbukaan,” tegasnya.
Ia bahkan menuding ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membocorkan surat tersebut untuk merusak citra dan kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkot Makassar belum memberikan pernyataan resmi terkait kebocoran dokumen tersebut. Publik kini menanti kejelasan dan langkah tegas dari pemerintah kota agar peristiwa serupa tidak kembali terulang
Penulis ; Akbar Polo