Gemanews.id-Makassar,Sul-Sel– Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan menyoroti secara serius pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sinjai.
Program strategis nasional yang dirancang untuk menjamin pemenuhan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat dinilai menyimpang dari tujuan awal akibat dugaan dominasi kepentingan elit politik.
Humas PJI Sulsel, Dzoel SB, menyampaikan bahwa temuan di lapangan menunjukkan dapur produksi MBG di Sinjai diduga dikuasai oleh oknum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik terkait transparansi, konflik kepentingan, serta arah kebijakan program yang dibiayai negara.
“Program yang seharusnya memberi manfaat langsung bagi anak-anak dan ekonomi keluarga justru berpotensi menjadi ladang kepentingan politik,” ujar Dzoel SB dalam keterangannya.
Sentralisasi Kuasa di Balik Program MBG
PJI Sulsel menilai persoalan MBG tidak semata berkaitan dengan kualitas makanan atau distribusi, tetapi menyangkut tata kelola dan ekosistem ekonomi lokal.
Ketika dapur produksi dikuasai figur politik, risiko monopoli pengadaan bahan pangan dinilai semakin besar.
Akibatnya, pedagang pasar tradisional berpotensi tersingkir karena pengadaan bahan baku dilakukan melalui distributor besar.
Sementara itu, peran ibu-ibu siswa yang semestinya menjadi subjek utama swakelola hanya tersisa sebagai tenaga kerja dapur.
“Roh pemberdayaan masyarakat terancam hilang jika MBG dikelola dengan pendekatan bisnis tertutup,” kata Dzoel.
Risiko Konflik Kepentingan dan Keamanan Pangan
Pelibatan pejabat publik atau pihak yang memiliki relasi kuasa dalam rantai pasok MBG, menurut PJI Sulsel, membuka ruang konflik kepentingan serius.
Pengawasan dinilai rawan melemah, sementara orientasi pengelolaan berpotensi bergeser dari kualitas gizi menuju optimalisasi keuntungan.
“Kondisi ini berisiko berdampak pada higienitas makanan dan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama,” tegas Humas PJI Sulsel.(**)