Gemanews.id-Makassar – Hingga saat ini, aparat penegak hukum (APH) di Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan belum menunjukkan tindakan konkret terhadap sejumlah proyek mangkrak di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Sejumlah proyek tersebut antara lain revitalisasi Lapangan Karebosi, pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Batua dan Gedung Puskesmas Ujung Pandang Baru, serta kasus terkait Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi).
Sulmubin, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Masyarakat dan pemuda anti Korupsi (DPP Gempar NKRI), mendesak Kejari Makassar untuk serius dalam mengungkap sejumlah kasus proyek mangkrak di Pemkot Makassar yang terjadi pada era kepemimpinan mantan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.
“Kasus ini wajib diungkap karena ada indikasi merugikan negara. Dana yang digunakan diduga bersumber dari APBD Kota Makassar,” tegas Sulmubin.
Hingga kini, Kejari Makassar dinilai belum memberikan kejelasan terkait perkembangan kasus-kasus tersebut, termasuk kasus Kormi yang masih belum ada kepastian mengenai tersangka yang bertanggung jawab.
Sebagai bentuk protes, DPP Gempar NKRI berencana menggelar aksi demonstrasi setelah Lebaran dengan mendatangi kantor Kejari Makassar. Mereka menuding Kejari “mati lampu” alias tidak bergerak dalam menangani kasus-kasus proyek mangkrak yang merugikan masyarakat.
“Kami akan seruduk kantor Kejari Makassar setelah Lebaran jika tidak ada perkembangan dalam pengusutan proyek mangkrak ini,” pungkas Sulmubin.
Publik menantikan langkah konkret dari aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek-proyek tersebut demi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.(AH)