Gemanews.id-Makassar — Polemik pemberhentian honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Kali ini, isu hangat tersebut menyeret dugaan adanya permainan “SK siluman” dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta lolosnya dua eks caleg yang merupakan anak pejabat Pemkot Makassar dalam formasi PPPK.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan, Rizal Rahman, turut angkat bicara dan menantang Inspektorat Kota Makassar untuk membuka secara terang-benderang dugaan kecurangan yang terjadi di internal Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar.
Melalui pesan WhatsApp pada Senin, 28 Juli 2025, Rizal meminta Kepala Inspektorat Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti, untuk tidak menutup-nutupi dugaan permainan kotor tersebut. Ia secara tegas menyebut dua orang anak pejabat yang merupakan mantan caleg ikut lolos dalam seleksi PPPK melalui mekanisme yang dipertanyakan.
“Saya tantang Inspektorat untuk membongkar semuanya. Jika berani, buka dialog terbuka bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Rizal, yang juga dikenal sebagai Pimpinan Umum media Lemkiranews.id dan pensiunan ASN.
Lebih jauh, Rizal menyoroti keterlibatan mantan Kepala BKPSDMD Makassar, Ahmad Namsum, dan seorang anggota yang disebut bernama Ilham alias Ilo. Menurutnya, kedua nama ini diduga menjadi aktor utama dalam kerusakan sistem pengelolaan honorer dan perekrutan PPPK di Pemkot Makassar.
“Jangan biarkan tindakan mereka ditutupi. Ahmad Namsum dan Ilo itu yang merusak sistem. Mulai dari pemberhentian ribuan honorer Laskar Pelangi hingga kacau-balau rekrutmen PPPK,” kata Rizal.
Ia juga mengingatkan agar ini menjadi bahan renungan serius bagi kepemimpinan baru di Kota Makassar. “Ini ujian integritas bagi Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Jangan biarkan kepercayaan rakyat dikhianati,” pungkas Rizal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Inspektorat maupun BKPSDMD Kota Makassar. Namun, tekanan publik dan desakan dari berbagai pihak terus menguat agar transparansi dan keadilan ditegakkan dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara di Kota Makassar.(**)