gemanews.id-Makassar-Pandemi corona yang melanda dunia saat ini telah memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan sosial, tidak hanya itu permasalahan ekonomi mulai dikeluhkan banyak pihak.
Usaha-Usaha kecil menengah diambang kebangkrutan hingga menyebabkan pemecatan terhadap karyawan.
” Terkait masalah ini, Syarifuddin Daeng punna angkat bicara dan meminta kepada pengusaha agar segera mencarikan solusi kongkrit agar tidak terjadi PHK” terang Syarifuddin yang akrab disapa SAdAP ini.
Dia melihat dampak yang dirasakan ini akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan.
Seperti baru-baru ini,ungkap SAdAP, dirinya membaca berita di salah satu media yang menyebutkan bahwa banyak pengusaha yang mengeluh dan akan melakukan pemecatan terhadap karyawan.
” Termasuk salah satu karyawan yang bergerak di bidang leasing datang dan menceritakan ke saya bahwa dirinya dan 20 karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan leasing di PHK dan tidak ada kompensasi dari perusahaan mereka selama ini bekerja bahkan hak mereka tidak dibayarkan kurang lebih 3 juta per orang” tambah SAdAP.
Menurut SAdAP, terjadinya colabs beberapa usaha bidang perhotelan dan leasing akan berimplikasi luas, akan memunculkan polemik. PHK dengan jumlah yang besar tentu akan mengganggu produktifitas perekonomian kota makassar, banyak pengusaha yang bangkrut ditambah lagi meningkatnya statistik pengangguran.
” Oleh sebab itu saya meminta agar pengusaha dapat mencarikan solusi ini secepatnya, atau mereka jangan di PHK tapi berikan kompensasi dengan membayar 50 persen gajinya selama usaha yang dijalankan belum beraktifitas normal”, urai SAdAP.
Lanjut SAdAP, sebagai contoh salah satu perusahaan maskapai penerbangan yang memberikan kompensasi 50 persen gaji dibayarkan selama pandemi corona, dan tidak melakukan PHK. Kebijakan ini saya anggap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk melindungi hak-hak karyawannya agar tidak di rugikan dan tentu karyawan pun memaklumi dengan situasi saat ini,jelasnya lagi
Jadi PHK itu, kata SAdAP, bukan solusi yang tepat dan bertentangan dengan prinsip memanusiakan manusia, harusnya ada perimbangan agar tidak ada yang dikorbankan.
” Disinilah peran Legislatif diharapkan dapat mengakomodir aspirasi karyawan yang di PHK tersebut. Sebagai lembaga terhormat yang memiliki Tupoksi terkait pengawasan, Budgeting dan legislasi supaya tidak tinggal diam melihat persoalan ini, kasihan mereka yang mungkin memiliki tanggungan keluarga yang cukup besar” terang SAdAP.
DPRD kota Makassar sebaiknya mengambil langkah sesuai kewenangannya dengan memanggil para pengusaha yang akan bangkrut untuk duduk bersama membicarakan solusi agar tidak ada yang dirugikan ungkap SAdAP.
Dia mengungkapkan, permasalahan di daerah mesti diselesaikan di daerah, tidak perlu menunggu keputusan dari pusat.
Selain itu, SAdAP menekannkan pihak perusahaan juga jangan bersikap otoriter dalam mengambil keputusa.
” Anda selama ini mendapatkan keuntungan dari kerja-kerja kooperatif karyawan anda, maka bersikap bijaklah dengan melihat kondisi mereka saat ini ” Tandasnya
Tokoh masyarkaat Kota Makassar ini juga menyarankan agar pengusaha-pengusaha yang terdampak pandemi corona ini di data lalu kemudian mencarikan talangan untuk membangkitkan kembali usahanya.
” Iya tentunya dibutuhkan Sinergi antara eksekutif, Legislatif dan Yudikatif guna menengahi permasalahan tersebut agar dapat menemukan titik terangnya, bila masalah ini terjadi berlarut larut maka dampaknya akan lebih buruk’ ujar SAdAP.
SAdAP menambahkan lagi , Jikalau ribuan karyawan terancam PHK, lalu mereka tidak memiliki pekerjaan sehingga rentan untuk melakukan tindakan kriminal.
” Ujung-ujungnya terjadi kegaduhan dan sudah pasti membuat makassar tidak aman, jadi tolonglah mereka diberi kompensasi,” tutup SAdAP.