Gemanews.id-Makassar, – Profesi wartawan yang seharusnya dijalankan dengan prinsip idealisme, kode etik, dan kompetensi, kini kian terdegradasi di era digital. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Polo, yang juga merupakan anggota muda Dewan Pers, menyoroti fenomena menjamurnya oknum yang mengaku wartawan hanya bermodalkan kartu pers,dengan membeli kartu pers
“Sekarang, sangat mudah menemukan orang yang tiba-tiba jadi wartawan. Bahkan ada penjual obat keliling, tukang baduk, atau masyarakat biasa yang hanya bermodal kartu pers lalu mengaku dirinya jurnalis. Ini merusak marwah profesi,” tegas Akbar dengan nada prihatin.
Wartawan Abal-abal Menjamur
Fenomena ini, menurut Akbar, bukan lagi sekadar kasus kecil. Ia mengungkap bahwa banyak orang kini dengan mudah membentuk diduga media online abal-abal, mengangkat diri sebagai pimpinan redaksi, hingga mengklaim status wartawan tanpa bekal pengetahuan jurnalistik maupun latar belakang pendidikan yang memadai.
“Bayangkan saja, ada yang hanya lulusan tidak jelas, bahkan tak pernah belajar jurnalistik, sudah bisa diduga bikin portal abal-abal dan mencetak kartu pers. Profesi wartawan yang semestinya dijalani dengan tanggung jawab dan kapasitas, kini dipermainkan,” tambahnya dan kartu pers di perjual belikan
Merambah Dunia Pendidikan
Lebih mengkhawatirkan lagi, Akbar mengungkap modus baru sejumlah oknum yang mengaku wartawan dengan mendatangi sekolah-sekolah. Mereka diduga meminta agar pihak sekolah meloloskan kerabat atau anggota keluarganya menjadi siswa di SMA maupun SMP tertentu ujar Akbar Polo.
“Ini jelas penyalahgunaan profesi. Wartawan itu sangat mulia dan bisa mengawal kebenaran, bukan alat untuk melobi kepentingan pribadi,” kata Akbar.
Mengancam Marwah Pers
Akbar mengingatkan agar masyarakat, instansi pemerintah, hingga aparat penegak hukum berhati-hati dalam melayani orang yang mengaku sebagai wartawan. Menurutnya, banyak oknum yang memanfaatkan status jurnalis sebagai tameng untuk membekingi usaha ilegal, bahkan menakut-nakuti pejabat.
“Fenomena ini bukan hanya merugikan citra pers, tetapi juga membahayakan pilar ke 4 demokrasi . Kalau profesi wartawan tidak lagi dipercaya publik, siapa yang akan menjadi kontrol sosial dan penyeimbang kekuasaan?” tutupnya.