Gemanews.id-Aceh — Memasuki 339 hari kepemimpinan Gubernur Aceh Mualem, publik Aceh kian mempertanyakan arah dan sensitivitas kepemimpinan daerah di tengah situasi kebencanaan yang berulang. Alih-alih menghadirkan rasa aman dan kepastian bagi warga terdampak, yang mengemuka ke ruang publik justru kegelisahan kolektif: penanganan bencana dinilai belum optimal, sementara simbol-simbol kekuasaan dianggap menciptakan jarak emosional antara pemimpin dan rakyat.
Pengamat kebijakan publik Sofyan, S.Sos menilai, dalam kondisi krisis kemanusiaan, masyarakat tidak hanya menunggu kebijakan tertulis, tetapi juga kehadiran moral dan empati nyata dari seorang pemimpin. Penilaian itu menguat setelah beredarnya sebuah video Mualem melangkah ke pelaminan yang tersebar luas di berbagai grup WhatsApp.
Meski video tersebut belum dikonfirmasi secara resmi dan konteks peristiwanya tidak diketahui secara utuh, Sofyan menegaskan bahwa dalam politik, persepsi publik kerap terbentuk bukan semata oleh klarifikasi formal, melainkan oleh simbol dan momentum yang muncul ke hadapan masyarakat.
“Di saat sebagian rakyat Aceh masih bertahan di tenda-tenda pengungsian, menunggu kepastian hunian dan pemulihan hidup, yang terbaca di ruang publik justru kesan adanya jarak antara pemimpin dan penderitaan warganya,” ujar Sofyan, Selasa (22/1).kepada awak media melalui tulisan relisnya
Menurutnya, kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri ranah privat kepala daerah. Namun dalam etika kepemimpinan publik, tindakan personal seorang pejabat tidak pernah sepenuhnya terlepas dari tanggung jawab sosial, terlebih ketika daerah berada dalam situasi darurat.
“Seorang pemimpin bukan hanya diukur dari pidato resmi atau produk kebijakan, tetapi dari kepekaan simbolik—apa yang ditampilkan dan kapan itu ditampilkan,” tegasnya.
Sofyan menambahkan, ketika penyerapan dana darurat dinilai belum maksimal, penanganan bencana berjalan lambat, dan korban masih menunggu hunian layak, maka setiap gestur elite secara otomatis menjadi cermin empati dan prioritas kekuasaan.
“Ini bukan sekadar soal pelaminan. Ini soal empati, soal skala prioritas, dan kesadaran atas amanah kekuasaan yang melekat pada seorang pemimpin,” katanya.
Ia menilai Aceh sejatinya tidak kekurangan figur pemimpin secara administratif. Namun yang dinilai masih langka adalah kepemimpinan yang hadir secara utuh—fisik, emosional, dan etis—di tengah rakyatnya, terutama saat bencana belum sepenuhnya teratasi.
Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi terbuka dan menyeluruh terhadap arah serta watak kepemimpinan Aceh saat ini. Evaluasi tersebut, menurutnya, bukan untuk menghakimi individu, melainkan untuk memastikan kekuasaan tetap berpihak pada keselamatan, martabat, dan kepentingan rakyat.
“Bukan untuk menyerang personal, tetapi untuk menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan nurani,” pungkas Sofyan.
Ia menutup dengan pengingat reflektif dalam bahasa Aceh:
Ta peuëh layang ka teuntè wate teungöh na angen, bek sampè Aceh nyoe sabé seutôt lumpo lam teungèut cot uroe — jangan biarkan Aceh terus terombang-ambing di tengah badai karena pemimpinnya abai membaca arah angin.(**)