Gemanews.id-Makassar – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan, Rizal Rahman, menyatakan sikap tegas pihaknya untuk tidak tinggal diam atas dugaan permainan kotor dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Fokus tudingan diarahkan kepada mantan Kepala BKPSDMD Makassar, Ahmad Namsum, yang diduga menjadi aktor utama dalam kekacauan nasib para pegawai non-ASN yang telah lama mengabdi.
“Pengelolaan tenaga honorer di Pemkot Makassar rusak karena ulah mantan Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan Ahmad Namsum. Keduanya diduga menjadi otak lahirnya kelompok ‘Laskar Pelangi’, yang menyebabkan banyak honorer lama dirumahkan tanpa surat pemberhentian pada tahun 2023,” ujar Rizal saat dihubungi melalui telepon WhatsApp, Selasa (22/7/2025).
Rizal menyebutkan, ada indikasi kuat bahwa SK (Surat Keputusan) milik honorer yang sudah lama mengabdi digunakan secara manipulatif agar orang lain, termasuk anak-anak dari pihak tertentu, bisa lolos dalam seleksi PPPK tahap pertama dan kedua. “Tiga anak yang lolos PPPK itu patut dicurigai menggunakan SK honorer lama yang dicatut. Bahkan ada indikasi SK milik honorer lama digunakan untuk menyusun strategi meloloskan anak-anak pejabat tertentu,” ungkap Rizal.
Ia juga menyoroti gaya Ahmad Namsum yang disebut pandai bersilat lidah untuk menyembunyikan perannya. “Dia sangat licin, bisa memutar fakta seolah-olah tidak bersalah. Banyak honorer korban ‘Laskar Pelangi’ yang ikut tes PPPK dibuai dengan janji manis. Seperti disuguhi ‘surga telinga’, padahal akhirnya mereka tersingkir,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rizal Rahman menegaskan pihaknya akan terus menyuarakan kebenaran dan membawa persoalan ini ke meja DPRD Makassar. “Kami tidak akan diam. Kami akan bongkar seluruh permainan ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Makassar. Ini bukan hanya soal keadilan bagi honorer, tapi juga tentang integritas sistem rekrutmen ASN di daerah,” tutup Rizal.
Terpisah Hingga naiknya berita ini dan diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Ahmad Namsum maupun pihak Pemkot Makassar terkait tudingan ini.(*).
