gemanews.id-MAKALE, gemanews.id-Tim gabungan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel bersama petugas Balai Penegakan Hukum (Gakum) Kehutanan, staf BPKH, Litbang, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan turun lapangan menyasar kawasan Hutan Produksi Mapongka, di Kecamatan Mangkendek, Tana Toraja, Kamis (25/06/2020).
Bermodalkan peta penetapan kawasan hutan produksi Mapongka, tim gabungan memetakan kawasan lokasi yang diduga telah “dicaplok” dan dibuatkan sertifikat hak milik oleh sejumlah warga.
Setidaknya sekitar 39 sertifikat yang ditelusuri lokasinya apakah masuk dalam kawasan Hutan Produksi Mapongka atau tidak.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya ada 70 persil sertifikat yang telah dikeluarkan BPN di sekitar areal Mapongka.
Pasca jalan masuk bandara Toraja rampung dibangun, kapling serta transaksi jual beli lahan mulai marak. Bahkan sudah ada warga telah mendirikan bangunan.
Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Andi Parenrengi, ikut serta melakukan pengecekan lapangan. Dia mengatakan, tim gabungan sedang menginventarisir jumlah sertifikat yang terbit di kawasan Hutan Mapongka.
“Tim gabungan turun melakukan pengecekan setelah menerima informasi dari warga. Kami sedang mendata jumlah sertifikat yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi Mapongka,” tukasnya.
Terpisah, Ketua Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) Muh Ansar meminta Kejati Sulsel dan Balai Gakum menyeret oknum pejabat yang berani menerbitkan sertifikat di Kawasan Hutan Produksi Mapongka. Menurut Muh Ansar, masalah di Mapongka, diduga juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Sulsel.
“Mereka mencaplok kawasan hutan. Efeknya bisa membawa petaka kepada anak cucu kita. Ini tidak bisa dibiarkan. Perambah hutan harus diberi hukuman berat,” tandas Muh Ansar.
Muh Ansar menimpali, pengalihan fungsi hutan cukup ketat, dan Kawasan Hutan Mapongka yang telah mendapat izin dari Kementrian Kehutanan adalah Kawasan Pramuka dan juga jalan masuk Bandara.
