Gemanews.id-Makassar-Pemerintah kota Makassar dalam hal ini Badan dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDM) Makassar telah menerima hasil penilaian kinerja para Laskar Pelangi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pengawai Non ASN Pemkot Makassar, Dari hasil tersebut, sebanyak 120 lebih tenaga non ASN yang disebut Laskar Pelangi mendapat nilai buruk.akan terancam akan di pecat tempat mereka bekerja
Hal ini mendapat tanggapan dari wakil sekertaris DPP GEMPAR Nkri Askari,kalau dari 12.890 0rang pengawai non asn Laskar Pelangi bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar bekerja, ada dari 120 orang laskar pelangi yang akan di pecat,selam itu laskar pelangi baru di rekrut, kami sangat sepakat.
Kerna pengawai non asn Laskar pelangi yang baru di rekrut tersebut belum paham dan belum berpengalaman sebagai Pengawai non asn laskar pelangi, dari yang yang sudah lama mengabdi Pemkot Makassar Ujarnya
Ketika pemkot Makassar melakukan pemecatan Pengawai yang sudah lama Mengabdi sebagai honorer laskar pelangi Pemkot Makassar yang menjadi usulan opd Pemkot Makassar akan di pecat dari 120 orang Laskar pelangi.
Askari menilai Ada yang tidak beres lagi, sistim cara mengelola dunia pemerintahan Pemkot Makassar terkait sumber daya manusia (SDM) dilingkup pemerintahan Makassar ucap Askari.
Askari juga menjelaskan memang dari awal Pemkot Makassar,sudah salah besar yang mereka lakukan terkait perekrutan pegawai Non Asn Laskar pelangi di lingkup Pemkot Makassar.masa pengawai non asn yang Sudah lama Mengabdi dilakukan lagi test ulang oleh Pemkot Makassar, ada pula yang di pecat, ini Menjadi tanda tanya besar bagi kami dari awal perekrutan laskar pelangi’2022 tahun lalu,apa lagi hal ini sudah melanggar haturan tenaga kerja, ucap Askari.
Lanjut Askari yang harus bertanggung jawab Terkait hal ini, non asn Laskar pelangi adalah walikota Makassar Danny Pomanto,nanti ada seperti ini ucap askari, nanti di jaman pemerintahan sekarang Sehingga banyak Pengawai honorer di ubah menjadi laskar pelangi Pemkot Makassar padahal melanggar haturan Permendagri dan Menpan, dia juga berharap menteri Menpan Rp harus turun cek kebenaran ini,tutup Askari.
